JAKARTA-Pelaksanaan program Jaminan Kesehatan nasional (JKN) merupakan satu lompatan besar bangsa Indonesia karena memasukkan seluruh penduduk Indonesia dalam satu sistem jaminan kesehatan. Lompatan besar ini memerlukan kerja keras, perencanaan yang benar-benar dimonitor dan dikawal sebaik-baiknya. Pernyataan ini disampaikan Wakil Presiden Boediono saat memberikan sambutan pada Penganugerahan BPJS Kesehatan “Primary Care Award” di Hotel Putri Duyung Jakarta, Jumat (3/10).
Menurutnya, pelaksanaan JKN ini memerlukan pengawalan yang luar biasa. BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) menjadi jaminan kesehatan nasional yang mencakup seluruh penduduk. Memang, dikatakan Wapres, BPJS bukan satu-satunya aktor, karena ada aktor lainnya, yakni pemerintah pusat dan pemerintah daerah, karena mereka yang melaksanakan kebijakan di bidang kesehatan, terutama menyiapkan dari sisi suplai penyedia jasa pelayanan. “BPJS Kesehatan harus kita kawal perjalanannya dari waktu ke waktu, karena kalau kita melompat tidak bisa melakukan perhitungan yang pas, dampaknya tidak baik. Harus berlanjut dan berkelanjutan,” ujarnya.
BPJS Kesehatan dalam sistem JKN adalah adalah landasan atau pilar utama sistem layanan primer. Wapres mengibaratkan jika sebuah bangunan tidak memiliki pondasi yang solid akan mudah ambruk. “Sistem ini harus benar-benar solid,” katanya.
Ke depan, dia mengingatkan masih banyak yang harus dilakukan agar sistem JKN berjalan mulus dan berkelanjutan. “Banyak yang harus di-stel, seperti masalah bagaimana sisi tempat pelayanan dan pengaturan personalia memerlukan kerjasama dan pemikiran matang, serta semangat yang tidak kunjung patah,” imbuhnya.
Dukungan dan dorongan baik secara kuantitas dan kualitas sangat diperlukan dalam pengelolaan sistem JKN. Bagi para penerima penghargaan, Wapres mengatakan bahwa mereka tidak hanya menerima penghargaan dalam bentuk trofi, tapi dari hati kita semua. “Anda semua adalah pahlawan-pahlawan,” ujar Wapres. Ia pun optimis Wakil Presiden yang baru dan Menteri Kesehatan dari kabinet mendatang akan memberikan perhatian pada pelaksanaan sistem JKN.
Wapres memberikan apresiasi kepada BPJS Kesehatan yang telan mengambili inisiatif untuk melaksanakan acara penganugerahan bagi mereka yang bekerja sebagai ujung tombak di lapangan. “Mereka ini barangkali tidak pernah mendapat tempat diberitakan di surat kabar,” ujarnya.
Dia mengatakan bahwa selama 31 tahun dirinya berada di pemerintahan, ia telah mengurusi berbagai macam sektor, seperti masalah ekonomi, moneter, perbankan, perencanaan pembangunan dan infrastruktur. “Tapi selama saya bertugas ada dua bidang yang dekat di hati saya, yaitu bidang kesehatan dan pendidikan,” ujarnya.
Kedua bidang tadi bagi Wapres adalah kunci dari kemajuan sebuah bangsa, karena kedua bidang tadi adalah faktor yang menentukan kualitas manusia. “Karena pelaksana pembangunan itu manusia, jadi yang menentukan maju tidaknya suatu bangsa adalah manusia itu sendiri,” ucapnya.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris mengatakan sebagai badan yang ditunjuk untuk menyelenggarakan penjaminan kesehatan, BPJS Kesehatan berkomitmen kuat untuk selalu meningkatkan kepuasan peserta melalui sistem jaminan pelayanan kesehatan yang bermutu dengan biaya yang terkendali. Salah satunya melalui penguatan fungsi dan optimalisasi peran fasilitas kehatan tingkat pertama yang akan berdampak pada peningkatan status kesehatan masyarakat.
Beberapa capaian penting yang diperoleh dari BPJS Kesehatan adalah jumlah peserta yang ditargetkan UKP4 sebesar 121,6 juta peserta, ternyata dapat dilewati. “Jumlah peserta BPJS Kesehatan saat ini 128,6 juta dan peserta mandiri sebanyak 5,5 juta,” ujar Dirut BPJS Kesehatan.
Dalam kesempatan Dirut BPJS Kesehatan menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Wakil Presiden, karena dengan dorongan dan dukungan yang kuat dari Wapres maka BPJS Kesehatan dapat melakukan pembayaran Dana Kapitasi kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah Daerah, didasarkan pada jumlah yang terdaftar di FKTP sesuai data dari BPJS Kesehatan. Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud dibayarkan langsung oleh BPJS Kesehatan kepada Bendaharawan Dana Kapitasi JKN pada FKTP.
Aturan tersebut dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi (besaran pembayaran per bulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan). “Selama saya berkarir, inilah Perpres tercepat yang diselesaikan berkat dukungan dari Bapak Wapres,” ujar Dirut BPJS Kesehatan. Dalam acara itu Menteri Kesehatan memberikan penyematan Pin Duta Pelayanan Primer kepada 15 FKTP yaitu dr. Christina Maria Aden (Palangkaraya), dr. Jijin B. Irodati (Lamongan), dr. Hermainah (Pesawaran), Brimobda Polda Bali (Denpasar), Klinik Polres Asahan (Asahan), Polres Kabupaten Bekasi (Bekasi), Griya Husada 2 (Karanganyer), Klinik Andri Medistra (Serang), Klinik Sansani (Pekanbaru), Dinkes Lantamal II (Padang), Rumkit Lanud Manuhua (Biak Numfor), Poskes 07.10.01 Manado (Manado), Puskesmas Kota Bumi II (Lampung Utara), Puskesmas Pangkajene (Sidenreng Rappan), Puskesmas Ciawi (Tasikmalaya).
