SOLO-Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengingatkan agar ajaran Trisakti Bung Karno yakni berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan harus dijalankan lewat karya dan aksi nyata. Bangsa Indonesia harus benar-benar berdaulat termasuk dalam penguasaan dan pengelolaan SDA yang dimilikinya.
Hal ini disampaikan Ganjar dalam pidatonya dibacakan oleh Dadang Sumantri, Plt, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Provinsi Jawa Tengah disela-sela acara “Dari Solo, Focus Group Discussion (FGD)” yang terdiri dari para akademisi dari 14 perguruan tinggi di Indonesia mendukung diluncurkannya “INDONESIA RAYA INCORPORATED (IRI)-Sebagai Alat Strategis Pemersatu Bangsa”, Rabu (21/12).
FGD IRI yang diprakarsai oleh Gerakan Ekayastra Umada (Semangat Satu Bangsa) – dari wartawan, oleh wartawan dan untuk Indonesia.
FGD tersebut dihadiri Prof. Dr. Ir. Darsono MS (Universitas Sebelas Maret), Dr Syamsudin (Universitas Muhammadiyah Surakarta), Prof. Mudrajad Kuncoro Ph.D (Universitas Gadjah Mada), DR. Y Tri Susilo, M.Si (Universitas Atma Jaya Yogyakarta), DR D. Wahyu Aryani MT (Universitas Maranatha Bandung), Prof. DR Djoko Mursinto, M.Ec (Universitas Airlangga), Prof. DR. Tulus Tambunan (Universitas Tri Sakti), Sari Wahyuni MSc. Ph.D (Universitas Indonesia), Prof. DR. HB Isyandi, M.Sc (Universitas Riau), DR. Ir. Bernaulus Saragih M.Sc (Universitas Mulawarman), Winata Wira SE, M.Ec (Universitas Maritim Raja Ali Haji Kepri), DR. Agus Trihatmoko (Universitas Surakarta), Prof. DR. Munawar Ismail DEA (Universitas Brawijaya), AM Putut Prabantoro (Ketua Pelaksana Gerakan Ekayastra Unmada) sebagai nara sumber serta dipandu A. Handoko (Wartawan Harian Kompas).
Dalam pidatonya yang berjudul “Menuju Kemakmuran Indonesia Raya”, Ganjar menyatakan senang dan bangga atas diskusi dengan tema-tema kebangsaan seperti FGD tentang IRI. Dikatakan bahwa tema-tema seperti itulah yang harus terus disuarakan dan diaktualisasikan dalam sebuah karya nyata, di tengah ancaman dan tantangan atas kedaulatan dan keutuhan NKRI. Oleh karena itu, Ganjar menyampaikan apresiasi kepada rekan-rekan wartawan yang membuka ruang-ruang komunikasi seperti itu.
Dalam eksploitasi sumberdaya alam (SDA), diakui oleh Ganjar, Indonesia kurang memperhatikan aspek-aspek keberlanjutan, perlindungan alam dan kebermanfaatan bagi masyarakat. Padah UUD 1945 pasal 33 ayat 3, telah mengamanatkan secara jelas bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Indonesia dikatakan belum sepenuhnya berdaulat pada pengelolaan SDA, negara belum sepenuhnya menguasai kekayaan SDA karean sistem pengaturan dan pengawasan perusahaan, penanam modal dan pengelolaan SDA masih lemah. Sebagai akibatnya, hasil dari pengelolaan SDA masih rendah sehingga tidak cukup mengakselerasi pembangunan demi kemakmuran rakyat.
Lebih lanjut, Ganjar mengingatkan agar Trisakti Bung Karno yakni berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan harus dijalankan lewat karya dan aksi nyata. Bangsa Indonesia harus benar-benar berdaulat termasuk dalam penguasaan dan pengelolaan SDA yang dimilikinya.
Oleh karena itu, dalam tulisan bercetak tebal, Ganjar menyatakan setuju atas revitalisasi pengelolaan SDA dan BUMN / BUMN Indonesia untuk menyejahterakan rakyat. Oleh karena itu, reformasi atas tata kelola SDA di Indonesia harus dilakukan termasuk mereformasi BUMN / BUMD, perusahaan swasta, asing dan penanam modal yang mengelola SDA Indonesia.
Reformasi itu termasuk mengkaji seluruh regulasi yang telah ada dan yang akan dibuat tentang pengelolaan SDA. Perlu dipastikan, regulasi tentang tata kelola SDA Indonesia pro terhadap kedaulatan bangsa dan kesejahteraan rakyat.
Yang tidak kalah penting, sekali lagi Ganjar menuliskan dalam huruf bercetak tebal, Indonesia melakukan audit atas pengelolaan SDA dalam berbagai aspeknya. Dengan demikian, Indonesia harus tahu persis mana yang mampu mengelola SDA dengan baik dan mana yang tidak. Dengan kata lain, dituliskan, atau mana “anak yang baik dan mana anak yang nakal”. Sanksi harus diberikan kepada anak yang “nakal” dalam berbagai bentuknya termasuk pembekuan.
Hal tersebut, menurut Gubernur Jawa Tengah itu, sudah dan sedang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Jokowi.
Dalam penutupan sambutan, Ganjar meminta semua peserta FGD untuk urun saran dan turun tangan untuk membangun BUMN / BUMD mengelola SDA yang mampu memberikan sumbangan pendapatan negara guna mempercepat pertumbuhan eknomi nasional dan memakmurkan rakyatnya.
