Asing “Paksa” Indonesia Terus Berutang

36

JAKARTA-Upaya pemerintah Indonesia melepaskan diri dari jerat utang luar negeri ternyata masih sulit. Ini terjadi karena lembaga pemberi utang ini terus memaksa Indonesia untuk tetap berutang. “Pinjaman luar negeri bukan karena ketidakmampuan dana untuk membiayai proyek. Ini soal alasan berbagi pengalaman dan pengetahuan dengan lembaga donor. Kita tidak bisa 100 % menerima bantuan, kita sekarang lebih seperti menerima bantuan yang ada capacity buildingnya, jadi kita bukan dari sisi finance, tapi konsultasi, engineering yang mereka miliki,” kata Deputi Kemenko Perekonomian Bidang Kerjasama Ekonomi dan Perdagangan Internasional, Rizal Affandi Lukman di Jakarta, Selasa (19/2)

Menurut Rizal, Jepang melalui JICA memiliki pengalaman panjang dalam mengelola Mass Rapid Transit (MRT). “Pengalaman dia melakukan operasional MRT di Tokyo, itu pengalaman yang tidak bisa dibeli oleh uang,” tambahnya.

Diakui Rizal, pemerintah sebenarnya memiliki dana yang cukup. Sayangnya tak punya pengalaman. “China pun dari sisi financing sudah lebih dari cukup. Tapi tetap menerima bantuan dari Bank Dunia. Karena ada knowledge sharingnya, Bank Dunia kan tempat orang-orang yang berpengalaman di berbagai negara bisa diberikan kepada negara lain,” ujarnya.

Rizal menyatakan hal inilah yang dilakukan pemerintah RI melalui pinjamannya kepada Jepang untuk pembangunan MRT di Jakarta. Pasalnya, melalui program pinjaman ini, pemerintah tidak hanya mendapatkan bantuan dana tetapi juga pengalaman dalam pembangunan sarana transportasi massal itu.

Lebih lanjut Rizal menambahkan pemerintah  memang selektif dalam memberikan persetujuan pinjaman. Alasannya, pemerintah ingin melakukan pembiayaan dari dalam negeri. Sampai saat ini, utang yang diterima Indonesia masih dalam batas kemampuan pembayaran anggaran negara, salah satunya pinjaman dari Jepang ini. “Dari sisi term of condition-nya, itu kan pinjaman lunak, umumnya di bawah 1 %, 0,8 % dan sebagainya. Karena Jepang juga memiliki tabungan yang cukup besar yang bisa digunakan dengan dana murah,” tuturnya.

Sebenarnya, kata Rizal, jumlah pinjaman dari tahun ke tahun makin mengecil. Jadi sesuai kapasitas pemerintah untuk membayarnya.  “Debt to GDP kita rendah, jadi saya kira,  kita dalam posisi yang terus mengurangi dan dengan ekonomi yang berkembang maka rasio tadi akan terus mengecil, begitu juga absolutnya, sehingga apa yang kita bayarkan jauh lebih besar dari yang kita pinjam baru,” tandasnya.

Berdasarkan catatan Ditjen Pengelolaan Utang Kemenkeu, pada Januari 2013, utang pemerintah Indonesia bertambah Rp 4,33 triliun. Total utang pemerintah Indonesia saat ini menjadi Rp 1.979,75 triliun. Secara rasio terhadap PDB total di 2012, utang pemerintah Indonesia berada di level 24% hingga Januari 2013.

Jika dihitung dengan denominasi dolar AS, jumlah utang pemerintah hingga Januari 2013 mencapai US$ 204,14 miliar, turun tipis dari posisi di akhir 2012 yang mencapai US$ 204,28 miliar.

Utang pemerintah tersebut terdiri dari pinjaman Rp 605,32 triliun yang menurun dibanding akhir 2012 Rp 614,32 triliun. Kemudian berupa surat berharga Rp 1.374,16 triliun, atau naik dibanding 2012 sebesar Rp 1.361,1 triliun. Jika menggunakan PDB Indonesia yang sebesar Rp 8.241,9 triliun, maka rasio utang Indonesia hingga akhir 2012 sebesar 24%. **can