Batasan Ponsel Kena Pajak Masih Dikaji

Tuesday 3 Jun 2014, 7 : 36 pm
blog.lazada.co.id

JAKARTA-Pemerintah masih melakukan kajian terhadap aturan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) terkait ponsel. Karena aturan ini  melibatkan lintas Kementerian. “Beleid ini bisa diterapkan dan mekanisme teknisnya masih didiskusikan dengan seluruh stakeholder. Namun masih diteliti mengenai pengenaan PPnBM bagi produk ponsel,” kata Menteri Perindustrian, M.S Hidayat di Jakarta, Selasa (3/06/2014).

Masalah penetapan PPnBM ini, kata Hidayat, diusulkan oleh dua kementerian, yakni Kementerian Perdagangan dan Kemenperin. Tujuannya, membendung impor produk ponsel illegal.  “Nantinya diusulkan kembali ke Kementerian Keuangan,” ujarnya

Sayangnya, kata Hidayat, pemerintah belum bisa memastikan kapan aturan tersebut bisa diterapkan. Masalahnya,  batasan harga ponsel yang terkena pajak ini juga menjadi perhatian Kemenperin.“Dari semua kajian itu, kami belum bisa menentukan sikap kapan kebijakan tersebut terbit,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Kemenperin, Budi Darmadi menambahkan guna membendung impor ponsel illegal, maka tindakan efektif yang perlu dilakukan adalah menerapkan kerja sama dengan setiap provider di Indonesia. “Pengguna ponsel yang terdaftar pada setiap operator akan dirinci mengenai kode imeinya. Dengan mencocokkan kode imei yang terdaftar, maka pemerintah dengan mudah melakukan pemblokiran jika memang ponsel dinyatakan illegal,” tuturnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat total impor pada April 2014 tercatat US$ 16,26 miliar atau melonjak 11,93% dibandingkan bulan sebelumnya. Faktor pemicu utamanya adalah peningkatan impor telepon seluler (ponsel) sebesar 58,9% dari US$ 209 juta menjadi US$ 332,1 juta.

“Kita impor handphone dan gadget yang jumlahnya melebihi bulan yang lalu yaitu US$ 332 juta. Ini karena satu karena kita ingin mengenakan PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah) jadi besar impornya. Untuk menyetok biasanya ini pedagang, supaya saat PPnBM dinaikan mereka sudah punya stok,” kata Menteri Koordinator bidang Perekonomian,  Chairul Tanjung (CT), kemarin. (kur)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Don't Miss

IGJ: UU Perdagangan Masih Semangat Kolonial

JAKARTA-Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai pengesahan RUU Perdagangan menjadi

Implementasi Harga Baru Gas Dorong Ekspansi Sektor Manufaktur

JAKARTA-Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memandang implementasi harga gas industri menjadi 6