Buku Konflik Golkar, Munaslub Jamin Elit Bisa Rukun?

61
?

JAKARTA–Munaslub Bali yang berlangsung saat ini menjadi momen penting bagi Partai Golkar. Dua kubu yang berseteru memilih jalan Munaslib sebagai solusi.
Buku yang dikarang wartawan senior Mulawarman mengindikasikan seolah “Konflik Golkar, Siapa yang Bermain”.

Yang jelas buku ini menggambarkan bagaimana serunya pertikaian antar elit Golkar hingga merembet ke akar rumput. Dan kini, seiring dengan pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar 17 Mei 2016 di Bali, maka diharapkan para elit Golkar bisa rujuk kembali.

Pemikiran kritis Mulawarman yang mencurigai adanya kekuatan yang “bermain” dalam konflik Partai Golkar ini bukan tanpa alasan. Karena eks partai penguasa Orde Baru memiliki segudang SDM yang berpengalaman. Apalagi Golongan Karya yang menjadi partai politik pasca-reformasi itu menjadi momok menakutkan partai-partai politik yang ada, baik sejawatnya hasil fusi PPP dan PDIP, maupun parpol baru.

Namun sayangnya, buku dengan 120 halaman tanpa gambar atau foto itu tidak memprediksi bagaimana Partai Golkar itu ke depan. Apakah dengan Munaslub ini benar-benar rujuk atau malah kembali pecah.

Betapa hegemoni Golkar telah berurat-akar, yang merasuki sistem pemerintahan. Setiap kader memiliki komitmen kuat untuk organisasi, yang menguasai simpul-simpul kekuasaan yang berujung pada kekuatan uang.

Indikasi seperti itulah yang menyebabkan penulis Mulawarman menengarai keberadaan Golkar menjadi batu sandungan penguasa. Dengan kata lain, pemerintah tidak menginginkan adanya kekuatan lain yang menyaingi kekuasaannya. Apalagi Golkar bergabung dengan Koalisi Merah Putih (KMP), seteru partai penguasa yaitu Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

Indikator Intervensi

Salah satu indikator itu adalah “intervensi” pemerintah masuk internal Golkar. Diawali larangan Munas ke-9 Bali pada 30 November – 3 Desember 2014 versi Aburizal Bakrie (Ical) oleh Menko Polhukam, Tedjo Edhi Purdijatno, melalui Kapolri. Menyusul perpecahan kubu Ical dan Agung Laksono (versi Ancol, Jakarta), yang diperantarai Menkumham Yasonna H Laoly.

Kemelut itu pun “selesai” bersamaan penyelenggaraan Munaslub 17-Mei-2016 di Bali. Kendati menabrak rambu-rambu hukum yang berlaku. Seperti Surat Keputusan (SK) Menkumham Yasonna H Laoly, yang memperpanjang legalitas kepengurusan Bali (Munas Riau) yaitu Ical-Idrus Marham untuk menyelenggarakan Munaslub tetapi menabrak Mahkamah Agung (MA) yang mengesahkan kubu Agung Laksono.

Apalagi eksistensi partai berwarna kuning itu dikaitkan dengan pembangunan sistem politik nasional, seberapa besar kontribusinya. Namun demikian salut bagi penulis yang membukukan konflik Golkar. ***