JAKARTA-Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) akhirnya mendapat penambahan subsidi listrik sebesar Rp7 triliun sehingga, total subsidi listrik dalam Rancangan APBN-P 2017 naik sekitar Rp51 triliun.
Penambahan subsidi listrik tersebut digunakan untuk memberikan tambahan subsidi bagi sebanyak 2,44 juta pelanggan 900 VA yang sebelumnya dicabut subsidinya.
“Pada pembahasan RAPBNP 2017 antara KESDM dan DPR, ditemukan 2,44 juta pelanggan 900VA yang layak subsidi sehingga angka 4,1 juta data awal terkoreksi menjadi 6,54 juta rumah tangga sehingga bertambah 7 triliun di tahun 2017. Terkait subsidi listrik ada tambahan dana 7 triliun sehingga total subsidi tahun 2017 sebesar 51 triliun,” tutur Kepala Seksi TTL dan Subsidi, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan KESDM, David Fernando Silalahi,
Disela-sela Forum Tematik melalui Badan Koordinasi Hubungan Kemasyarakatan (Bakohumas) Kementerian Komunikasi dan Informatika, dengan tema, “Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran untuk Energi Berkeadilan” di Hotel Margo, Depok, Jawa Barat, 20-22 Juli 2017.
Menurutnya, subsidi juga diberikan kepada UMKM, warteg, rumah ibadah, panti asuhan, listrik untuk KRL, dan kegiatan kependidikan masih diberikan subsidi
Untuk menangani pengaduan subsidi listrik tepat sasaran, menurut David, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan terkait penerapan subsidi listrik tepat sasaran melalui kantor desa dan kelurahan untuk kemudian diteruskan ke kantor kecamatan dan/atau kabupaten kemudian pengaduan tersebut diteruskan ke posko pusat.
“Apabila rumah tangga pengadu terdapat dalam data terpadu, maka segera ditindaklanjuti oleh PLN dan diberikan tarif bersubsidi. Apabila rumah tangga pengadu tidak terdapat dalam Data Terpadu, Pokja Pengelola Data Terpadu akan memverifikasi pengaduan tersebut, apakah termasuk kategori miskin dan tidak mampu,” ujar David.
Hingga 19 Juli 2017, menurut David, total pengaduan subsidi listrik tepat sasaran sebanyak 72.217 dan sudah selesai 39.768 sedangkan dalam proses verifikasi 32.449.
“Lima provinsi dengan pengaduan tertinggi yakni Jawa Timur 17.259, Sulsel 11.304, Jateng 8.812, Sumbar 7.578, dan Aceh 7.057,” ujar David akhiri presentasinya.
Sementara Senior Communication Strategy Specialist TNP2K, Rajeshanagara Sutedja menyampaikan bahwa saat ini kelompok kaya menerima subsidi listrik lebih besar.
“Data penerima subsidi pelanggan 450VA 22,8 juta pada tahun 2016 sedangkan tahun 2017 23,1 juta sedangkan pelanggan 900VA 22,3 juta pada tahun 2016 dan tahun 2017 sebanyak 4,1 juta pelanggan. Dengan demikian 18,25 juta rumah tangga tidak lagi disubsidi sejak 1 Januari 2017,” ujar Rajesh.
Dampak kebijakan subsidi tepat sasaran, menurut Rajesh, dari segi inflasi menurut perhitungan dari BPS pada bulan Juni 2017 setelah penerapan pada kategori 900VA sebesar 0,06%.
“Cita-cita ke depan adalah adanya integrasi penyaluran non tunai bantuan sosial dan subsidi,” pungkas Rajesh seraya menyampaikan bahwa ini sesuai arahan Presiden.
Sebelumnya, Ketua Komisi VII, Gus Irawan Pasaribumenerangkan, tambahan subsidi itu harus dilakukan dengan bijak melalui penghematan. Jika anggaran ini tidak digunakan karena alasan tidak ada penambahan jumlah pelanggan 900 VA, alokasi dananya juga bisa digunakan untuk pemasangan listrik baru bagi pelanggan 450 VA.
“Karena ada masyarakat yang nyatanya tidak mampu membayar pemasangan listrik meski 450 VA itu disubsidi. Jadi catatannya, jika tidak dipakai, dialokasikan untuk membantu masyarakat dalam memasang listrik,” jelas dia.
Beberapaa wakt lalu, Menteri ESDM, Ignasius Jonan dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI, mengatakan, realisasi subsidi listrik hingga pertengahan tahun 2017 sebesar Rp17,97 triliun, dengan anggaran dalam APBN 2017 sebesar Rp44,98 triliun.
“Kami mengusulkan ada perubahan jadi Rp51 triliun. Kami sudah lakukan data ulang, ternyata datanya jadi 6,54 juta. Dana ini yang harus diubah yang punya TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan),” kata Jonan.
