Digitalisasi Pekerja Migran Bisa Kurangi TKI Berkasus Di Luar Negeri

Wednesday 21 Mar 2018, 7 : 44 pm

JAKARTA-Ketum Tim Pengawas Tenaga Kerja Indonesia (Timwas TKI) DPR RI Fahri Hamzah mendesak pemerintah melakukan digitalisasi TKI migran, agar data dan berbagai kasus yang terjadi langsung bisa dipantau oleh pemerintah Indonesia.

Seperti halnya yang eksekusi mati yang dialmi Muhammad Zaini Misrin Arsyad, TKI asal Madura, Jawa Timur. “Dimana pemerintah Arab Saudi, tidak memberi tahu secara resmi masalah tersebut kepada pemerintah Indonesia,” tegas Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (21/3/2018).

Hadir Menteri Ketenagakerjaan (Menker) Hanif Dhakiri, Dirjen PPMD Kemendagri Taufik Madjid, dan Sekretaris Dirjen Imigrasi Kemenkum dan HAM Lilik Bambang L.

Fahri menyoroti tak adanya pencocokan data kasus-kasus yang dialami TKI, baik yang sesuai prosedur dan yang non-prosedur. Karena itu dia meminta kementerian terkait dapat mengkalibrasi data TKI. Memang selama ini tidak pernah ada kalibrasi terhadap kasus yang dialami oleh TKI, baik yang sesusai prosedur maupun yang non-prosedur. “Kita belum pernah ada kalibrasi data, sebenarnya berapa yang disebut (sudah melalui) prosedur itu dan berapa yang non-prosedur. Masak negara tak bisa melacak warganya yang non-prosedur,” kata anggota DPR dari Dapil NTB itu.

Fahri mendesak pemerintah segera melakukan digitalisasi data dan sistem perlindungan bagi para TKI, agar peristiwa hukuman pancung seperti Zaini Misrin itu tidak terulang ke depannya.
“Semuanya harus dengan sistem perlindungan digital. Otak kita saja sekarang bisa di-scan. Masak kita tidak tahu kalau rakyat kita ada yang tiba-tiba dihukum mati?” sesal Fahri.

Sementara itu, Taufik Madjid sebagai perwakilan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengatakan pihaknya telah mendorong adanya pembentukan layanan terpadu satu atap (LTSA) untuk percepatan pengintegrasian para TKI. “Khusus mengenai penempatan migran tentang perlindungan pekerja Indonesia yang terkait dengan Kemendagri dan Pemda yang mendesak adalah mengenai pembentukan layanan terpadu satu atap untuk percepatan pengintegrasian TKI,” kata Taufik singkat.

Don't Miss

Kecil Pengaruh Money Politik Pada Pilpres 2014

JAKARTA-Pengaruh politik uang (money politic) dalam Pemilu Legislatif (Pilleg) diperkirakan

GIAA Resmi Rilis OWK Rp8,5 Triliun, Pencairan Tahap Awal Senilai Rp1 Triliun

JAKARTA-PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) melaporkan, hari ini perseroan