JAKARTA-Kalangan DPR menyoroti paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait melemahnya nilai tukar rupiah.
Masalahnya, anjloknya rupiah bisa berdampak kemana-mana, termasuk defisit neraca perdagangan dan sektor industri.
“Rapat kali ini terasa penting, karena terkait dengan kondisi perekonomian yang sedang bergejolak,” kata Ketua Komisi VI DPR, Airlangga Hartarto di sela-sela rapat kerja Komisi VI dengan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, Menteri Perndustrian MS Hidayat, Kadin, dan Apindo di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Rabu, (28/8).
Menurut Airlangga Hartarto, dalam kondisi dimana nilai tikar rupiah terus melemah, rapat gabungan antara DPR, Mendag dan Menperin dirasa sangat penting, karena DPR ingin melihat sejauhmana langkah yang akan diambil kementerian tersebut.
“Gejolak yang terjadi akibat melemahnya nilai tukar rupiah saat ini, sangat berpengaruh pada stabilitas ekonomi, terutama meningkatnya inflasi,” tambahnya.
Komisi VI DPR, sambung Airlangga lagi, ingin mengetahui langkah-langkah jangka pendek yang diambil pemerintah untuk memperbaiki neraca perdagangan ini.
“Dari kebijakan yang dilakukan pemerintah ada beberapa hal yang patut menjadi catatan, yaitu kegiatan yang mendorong peningkatan ekspor antara lain kemudahan bagi industri di kawasan berikat untuk dapat meningkatkan ekspor 50%. Ini suatu hal yang perlu diapresiasi,” ungkap anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Kabupaten Bogor ini.
Namun demikian, ada beberapa permintaan dari kalangan industri agar mendapat kemudahan pajak pertambahan nilai (PPN).
Menurut Airlangga, PPN untuk bahan baku bila direstitusi masih memerlukan waktu dan juga memerlukan biaya bila dibandingkan dengan bahan baku impor.
“Padahal tahun 2015 kita sudah memasuki ASEAN Economy Community,”ucapnya.
Sementara itu, Menperindag Gita Wiryawan, menjelaskan, tanggung-jawab kementeriannya bersama kementerian terkait dan BI adalah menjaga agar tingkat inflasi dapat dikendalikan pada kisaran 7%-8%.
Pengurangan impor migas dan peningkatan konten bio diesel yang dilakukan oleh kementerian terkait dan dukungan dari Kemendag akan diukur dari indikator keberhasilan, yaitu impor bisa ditekan sekitar 4-8%.
Sementara neraca perdagangan, lanjut Gita, dapat dtekan pada kisaran USD 5-6 miliar selama tahun 2013.
Mendag juga berharap, realitas ini bisa membuahkan surplus neraca perdagangan di tahun 2014 nanti.
