TANGERANG-Peningkatan pelayanan Pemerintah terhadap masyarakat, semakin dimudahkan di era digital seperti saat ini. Utamanya yang mengandalkan teknologi informasi untuk kemudahan akses pelayanan demi efisiensi dan efektifitasnya.
Namun begitu, pemerintah Daerah kerap dibelit persoalan, ketidaktahuan publik terhadap era digital saat ini, yang sudah semakin maju.
Seperti diungkap Bupati Tangerang, A. Zaki Iskandar, yang masih menggunakan pelayanan model konvensional, guna memenuhi kebutuhan masyarakat dari 29 Kecamatan se-Kabupaten Tangerang.
Diakui Zaki, masih banyak masyarakat di Kabupaten Tangerang, yang belum secanggih dalam pemanfaatan telnologi digital seperti masyarakat di Perkotaan.
“Kalau di perkotaan sudah beda karakternya, namun yang di Daerah ini, kita masih membutuhkan pelayanan konvensional, demi pelayanan terhadap masyarakat,” kata dia, saat menyampaikan paparannya mengenai pelayanan publik di era digital, di Puspiptek, Kota Tangerang Selatan, Kamis (4/4/2019).
Zaki juga menyatakan, perlu adanya inovasi bersama antar pemerintah Daerah dalam membangun wilayahnya masing-masing. Terutama wilayah-wilayah yang bersinggungan dengan Daerah kota, kabupaten atau antar Provinsi.
Dia mencontohkan, untuk jalan Raya Puspiptek Tangerang Selatan, yang menjadi kewenangan dua wilayah Provinsi Jawa Barat dan Banten itu, perlu penanganan bersama untuk menuntaskan persoalan kemacetan dan kepadatan lalu lintas jalanya yang semakin tinggi.
“Maka harus ada terobosan yang juga tidak menyalahi aturan daerah juga, jadi kami yang di daerah bisa segera melaksanakan pembangunannya,” kata dia
Menurut Zaki, ada beberapa sistem yang masih dipakai dengan teori hirarki, batasan antara kementerian ataupun organisasi. Sehingga hal tersebut, hingga saat ini masih menjadi hambatan untuk kordinasi antara daerah dan pusat.
“Teorinya masih sama seperti jaman old,” ucap Zaki.
Menurut dia, sistem tata kelola pemerintahan antara pemerintah pusat dengan daerah, masih tumpang tindih. Makanya, ada beberapa proyek pembangunan di daerah malah tertunda pengerjaannya. Seperti Jalan Raya Puspiptek di Tangerang Selatan itu.
Maka, perlu ada kordinasi dari Menristekdikti, kemudian Kementrian keuangan, Kementrian PUPR. Belum lagi Pemerintah Provinsi Banten, padahal jalan tersebut sudah sangat layak untuk dilebarkan.
“Akhirnya enggak jadi-jadi jalanannya,” kata Zaki.
