ESDM Berharap IUPK PT Freeport Indonesia Bisa Selesai

Thursday 12 Jul 2018, 8 : 33 pm
kompas

JAKARTA-Finalisasi penandatanganan pokok-pokok perjanjian (Head of Agreement/HoA) antara Freeport-Mcmoran Inc (FCX) dan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) dapat segera diselesaikan.
“Mudah-mudahan penandatanganan HoA bisa difinalisasi lebih cepat sehingga akuisisi 51 persen saham PT Freeport indonesia bisa berjalan,” kata Menteri ESDM, Ignasius Jonan, di Gedung Djuanda I, Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis.

Kementerian ESDM sebagai regulator akan memfinalkan Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi (IUPK OP) setelah divestasi tuntas dan stabilitas investasinya sudah sepakat. “Kalau smelter dan ketentuan lain dalam UU Minerba sudah tidak ada masalah sejak tahun lalu,” ujar Jonan.

Inalum, FCX, dan Rio Tinto telah melakukan penandatanganan Pokok-Pokok Perjanjian terkait penjualan saham FCX dan hak partisipasi Rio Tinto di PT Freeport Indonesia ke Inalum. Dalam perjanjian itu, Inalum akan mengeluarkan dana sebesar 3,85 miliar dolar Amerika Serikat untuk membeli hak partisipasi dari Rio Tinto di PT FI dan 100 persen saham FCX di PT Indocopper Investama, yang memiliki 9,36 persen saham di PTFI.

Jonan mengatakan, keseluruhan kesepakatan dengan FCX yang meliputi divestasi 51 persen saham, perubahan dari Kontrak Karya menjadi IUPK OP, dan komitmen pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian telah dapat diselesaikan. “Kami harapkan nilai tambah komoditas tembaga dapat terus ditingkatkan melalui pembangunan pabrik peleburan tembaga berkapasitas 2 hingga 2,6 juta ton per tahun dalam waktu lima tahun,” kata dia.

Kesepakatan pada 27 Agustus 2017 memuat pokok-pokok antara lain landasan hukum yang mengatur hubungan antara RI dan PT FI akan berupa IUPK OP dan bukan dalam bentuk Kontrak Karya. Kemudian disepakati pula divestasi saham 51 persen untuk kepemilikan nasional Indonesia. PT FI juga memban

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Don't Miss

LPEM UI : Selama Kampanye Uang Beredar Capai Rp82 T

JAKARTA-Dana yang beredar selama kampanye Pemilu 2014 diperkirakan mencapai Rp82
Said Abdullah

Said Abdullah: Revisi UU KPK Demi Meluruskan Kiblat Sesuai Konstitusi

JAKARTA-Politisi PDI Perjuangan, Said Abdullah memastikan revisi UU Nomor 30