JAKARTA-Gara-gara maraknya skimming yang terjadi pada sejumlah bank, DPR menggelar evaluasi terhadap BRI. Karena masalah skimming tak bisa dianggap remeh dan tak mungkin dibiarkan begitu saja. “Jadi laporan untuk masalah skimming yang belakangan ini terjadi. Kami juga melihat BRI ini paling besar di antara bank milik pemerintah,” kata Wakil Ketua Komisi XI DPR Hafisz Tohir selaku pimpinan rapat di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (19/4/2018).
Lebih jauh Hafisz mengaku salah satu materi agenda rapat adalah evaluasi kinerja BRI di 2017. Namun tak hanya itu, masalah lainnya adalah rencana kerja BRI di 2018, perkembangan pemanfaat dana pinjaman dari China Development Bank, hingga pelaporan masalah skimming yang menimpa terhadap nasabah BRI.
Yang jelas, kata Hafiz, Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hari ini memanggil manajemen PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) dalam rangka melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP).
Rapat sedianya dijawalkan berlangsung pada pukul 14.00 WIB. Namun rapat baru dibuka sekitar pukul 14.50 WIB. “Rapat kita dihadiri 12 anggota dari 10 fraksi. Dengan demikian rapat dapat dilanjutkan,” jelasnya sambil mengetuk palu sebagai tanda dibukanya rapat.
RDP hari ini dihadiri seluruh jajaran direksi BRI. Saat ini rapat masih berlangsung dengan penjelasan kondisi keuangan perseroan oleh Direktur Utama BRI Suprajarto.
Sebelumnya, Direktur Konsumer BRI, Handayani mengungkapkan BRI telah mengeluarkan uang Rp 120 miliar untuk migrasi kartu chip nasabah. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya skimming.
“Lumayan (dana yang dikeluarkan). Karena kalau kita hitung harga kartu kira-kira Rp 6.000, dikali 20 juta nasabah, tinggal dikali saja,” ujarnya
Handayani menjelaskan pihaknya memulai dari 40% dari jumlah 52 juta nasabah private label terlebih dulu untuk migrasi kartu chip pada tahun ini. Di sana, ada sekitar 20 juta nasabah yang akan migrasi kartu chip. “(Program) Ini adalah untuk memproteksi nasabah-nasabah kita khususnya nasabah Simpedes kita,” kata Handayani.
Para nasabah, lanjut Handayani, tidak dikenakan biaya untuk migrasi kartu debit. Hal ini demi regulasi dan kenyamanan nasabah. Diharapkan, semua nasabah BRI dapat migrasi kartu chip baik itu kartu debet dan kartu kredit pada 2021. Namun BI mengharapkan hal itu bisa dipercepat. “BI mengharapkan dipercepat 2019 kalau bisa sudah selesai,” ucap dia.
Skimming memang bukan hal baru di Indonesia. Ini adalah tindakan pencurian informasi kartu debit atau kredit dengan cara menyalin informasi yang terdapat pada strip magnetik kartu debit atau kredit secara ilegal untuk memiliki kendali atas rekening korban.
Dari kasus ini BRI telah mengganti dana nasabah korban skimming di Kediri, Jawa Timur. BRI mengganti dana sebesar Rp 145 juta untuk 33 nasabah. ***
