Industrialisasi Berbasis Produksi Rakyat Harus Jadi Diplomasi Perdagangan Indonesia

14

JAKARTA-Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ),
Rachmi Hertanti menegaskan industrialisasi tidak harus melulu bergantung pada investasi asing. Tetapi untuk memperkuat sektor riil,

Untuk itu, pemerintah harus juga memfokuskan industrialisasi berbasis produksi rakyat yang menjadi aktor utama dari sebuah proses rantai pasok produksi dari hulu hingga hilir, khususnya di sektor pertanian dan perikanan.

Menurutnya, keberhasilan agenda ini akan sangat bergantung pada konsistensi pemerintah Indonesia melaksanakan agenda industrialisasi berbasis produksi rakyat. Khususnya dalam membangun infant industry, melalui penerapan beberapa kebijakan yang mendukung berkembangnya produksi dalam negeri dan penyerapannya, seperti penerapan kewajiban Tingkat kandungan dalam negeri (TKDN), pembatasan impor untuk substitusi produk impor, dan pembatasan ekspor komoditas mentah, termasuk transfer kekayaan intelektual. 

“Sangat penting membawa kebijakan tersebut sebagai posisi runding Indonesia yang tidak bisa ditawar dalam perundingan perjanjian perdagangan dan investasi internasional. Selain itu, isu perlindungan pertanian Indonesia juga harus menjadi harga mati,” desak Rachmi.

Menurutnya, perlindungan pertanian dan sektor pangan lainnya di Indonesia dalam agenda perdagangan global harus menjadi prioritas. Ketidak-adilan perdagangan global di sektor ini terus terjadi, dan berdampak terhadap matinya produsen pangan lokal di Indonesia.

Oleh karena itu, merespon perkembangan proteksionisme global hari ini, Indonesia harus mengatakan

“Tidak” pada agenda Reformasi WTO yang didorong oleh AS, EU, dan Jepang. Kepentingan perlindungan pertanian Indonesia harus menjadi harga mati dalam perundingan,” pungkasnya.