JAKARTA-Masyarakat mengusulkan agar sosialiasi 4 pilar MPR RI (Pancasila, UUD NRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI) menjadi kurikulum pendidikan sejak di SD, SMP, SMA, sampai Perguruan Tinggi. Baik sekolah pemerintah maupun swasta. Sebab, hanya melalui kurikum sosialiasi itu akan berjalan efektif dan diamalkan dalam bermasyarakat.
“Sebagai ideologi, 4 pilar MPR RI ini harus menjadi kurikulum pendidikan. Karena memahami nilai-nilai Pancasila, Keindonesiaan, keragaman, kebhinekaan, kearifan lokal itu ya melalui kurikulum pendidikan yang paling efektif,” kata Ketua F-PKB MPR Abdul Kadir Karding dalam dialog 4 pilar MPR RI ‘Efektifkah Sosialiasi 4 Pilar MPR RI?’ bersama Ketua Fraksi PKS MPR RI Tifatul Sembiring, dan pakar komunikasi politik UI Effendi Gazali di Gedung MPR RI Jakarta, Senin (13/3/2017).
Selanjutnya kata Sekjen DPP PKB ini, sosialiasi itu akan efektif dengan memaksimalkan instrumen media sosial (Medsos) yang dikelola secara sistematis. Seperti isu Pilkada DKI Jakarta, ini menjadi berita nasional karena diberitakan oleh jejaring medsos secara massif. “Contoh ini bisa dirumuskan untuk sosialiasi sehingga menjadi produk medsos,” ujarnya.
Selain itu elit dan tokoh masyarakat harus menjadi contoh, teladan, dan panutan di tengah krisis teladan sekarang ini. Misalnya gaya hidup yang sederhana, jujur, taat aturan, dan hukum yang berlaku, menghormati orang tua, dan orang yang lebih tua, dan kearifan lokal lainnya. “Kalau tidak, maka masyarakat akan mengikuti arus globalisasi yang tanpa arah atau kebablasan,” tambahnya.
Kalau mau belajar dari kasus Pilkada DKI Jakarta menurut Tifatul, maka harus ada rekonsiliasi dan itu diprakarsai oleh Presiden RI. Sehingga Presiden Jokowi tidak cukup mengundang mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tapi juga tokoh yang lain sebagai perekat masyarakat dan mereka yang terlibat dalam perselisihan.
Politisi PKS itu mendukung dimasukkannya ke dalam kurikulum pendidikan dasar, menengah sampai perguruan tinggi. “Juga, perlu evaluasi dengan model mengumpulkan masyarakat dengan pidato dan semacamnya, karena masyarakat dengan model itu bisa bosan. Untuk itu diperlukan pemikiran yang lebih kreatif lagi untuk sosialiasi ke depan,” ungkapnya.
Effendi Gazali menilai sosialiasi selama ini ada yang baik dan ada yang kurang. Karena itu dibutuhkan strategi budaya sama dengan halnya revolusi mental. “Kalau itu berjalan, maka kita akan mendapat cahayanya dan disitulah indahnya kebersamaan. Seperti halnya dengan orang sakit masuk rumah sakit (RS), masih ditanya siapa yang menjamin. Seharusnya, yang menjamin itu 4 pilar,” katanya.
Kalau contohnya Pilkada DKI Jakarta, kata Gazali, yang sampai memunculkan banyaknya berita bohong, hoax, fitnah, hate speech dan ujaran kebencian lainnya yang sampai ke luar negeri, justru kita belum menemukan hate speech soal 4 pilar. “Kalau itu ada dan dikembangkan di medsos, maka itu akan bagus sekaligus untuk sosialiasi 4 pilar. Itulah antara lain yang perlu dikembangkan,” pungkasnya.
