JAKARTA-Pemprov Banten benar-benar serius mengembang Sumber Daya Manusia (SDM) terutama terkait Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Oleh karena itu Pemprov membangun teaching factory (Tefa) sebagai embrio terbentuknya tecnopark edukasi. “Jangan sampai Indonesia hanya menjadi penonton di negaranya sendiri,” kata Gubernur Banten Rano Karno dalaam siaran persnya di Jakarta, Sabtu (30/4/2016).
Konsekuensi MEA, kata Rano, perdagangan dalam berbagai sektor sudah bebas di ASEAN. Makanya Indonesia, sebagai negara dengan populasi terbesar di ASEAN harus bisa menguasai pasar.
Dinas Pendidikan Provinsi Banten sebagai leading sektor pendidikan di Banten telah mengembangkan 6 SMK yang ada di Provinsi Banten, yaitu, SMKN 2 Kota Serang, SMKN 2 Kabupaten Pandeglang, SMKN 1 Kota Cilegon, SMKN 1 Kragilan Kabupaten Serang, SMKN 7 Kabupaten Tangerang dan SMKN 3 Kabupaten Pandeglang. Produk yang dikembangkan antara lain hand tractor untuk petani, mesin tempel tenaga gas untuk nelayan dan tools kit untuk membantu perbengkelan.
Teaching Factory adalah salah satu pendekatan pembelajaran yang menjembatani antara institusi sekolah berbasis life skill dengan kebutuhan dunia industri, sehingga dengan pendekatan pembelajaran seperti ini, SMK di Banten bisa ikut terlibat dalam pengembangan industri yang pada akhirnya menyiapkan mereka untuk berperan aktif di dalam MEA.
Menurut Rano, teaching factory merupakan perpaduan pembelajaran yang sudah ada yaitu Competency Based Training (CBT) dan Production Based Training (PBT), dalam pengertian bahwa suatu proses keahlian atau keterampilan (life skill) dirancang dan dilaksanakan berdasarkan prosedur dan standar bekerja yang sesungguhnya untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan tuntutan pasar dan konsumen. “Dalam pengertian sederhana teaching factory adalah pembelajaran berorientasi bisnis dan produksi. Proses penerapan program teaching factory adalah dengan memadukan konsep bisnis dan pendidikan kejuruan sesuai dengan kompetensi keahlian yang relevan, misalnya memproduksi motor tempel yang bisa dimanfaatkan oleh nelayan pesisir, atau traktor tangan yang bisa dimanfaatkan oleh petani atau hand tool yang dapat dimanfaatkan oleh siswa SMK untuk praktik dan membuka bengkel,” ungkapnya.
Tidak hanya itu, Rano berharap SMK di Banten mampu merespon industri kreatif yang sekarang ini mulai digalakkan. “Salah satu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo ada di Tanjung Lesung Banten. Sudah saatnya SMK meluaskan vokasinya dengan memperbanyak kejuruan Pariwisata atau Kesenian, sehingga yang menjadi pekerja di Tanjung Lesung adalah orang-orang di sekitar kawasan tersebut,” tukasnya.
Rano menambahkan, dengan terbitnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, akan dijadikan sebagai momentum untuk memperbaiki kualitas pendidikan terutama yang sesuai dengan kewenangan Provinsi.
“Amanat dari Undang-undang tersebut salah satunya adalah pengalihan urusan pemerintahan pendidikan menengah yang awalnya dari kabupaten kota ke provinsi. Artinya pada 2017 nanti semua urusan pendidikan menengah, di bawah kewenangan Provinsi dan secara administratif sudah kita mulai di tahun ini,” jelasnya.
Kepala Dinas Pendidikan Engkos Kosasih Samanhudi mengatakan Provinsi Banten harus siap mengurus 3673 guru PNS SMA dan 1682 guru PNS SMK. Yang menarik di Banten ini ada 681 jumlah SMK negeri dan swasta. Jika dikaitkan dengan MEA, Banten memiliki sumber daya yang melimpah jika siswa-siswi SMK digarap dengan serius.“Maka perlu ada terobosan-terobosan yang jelas dan terarah agar ketika mereka lulus dari sekolahnya, mereka sudah siap untuk bekerja di sektor-sektor industri yang sesuai dengan kapasitasnya,” pungkasnya.***aec
