JAKARTA-Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen (Pol) Budi Waseso mengusulkan kepada Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, agar melakukan tindakan tegas kepada perwira Polri yang terlibat masalah narkotika dan obat-obatan (narkoba).
Ketegasan itu berupa tindakan pemecatan terhadap perwira pemakai narkoba.
“Terhadap pelaku ini, proses hukum tetap dilaksanakan. Adapun hukuman terhadap bandar dan mafia akan dilokalisir. Ini penting diantisipasi agar tidak terjadi atau terbentuk jaringan baru,” kata Buwas, panggilan akrab Budi Waseso kepada wartawan usai mengikuti rapat terbatas di kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/9).
BNN ujarnya akan berkoordinasi dengan seluruh komponen yang ada kaitannya dengan narkoba ini, termasuk pelibatan Kepolisian, yang dari TNI, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Sosial.
Bentuk kordinasi akan dirumuskan sehingga setiap kementerian terkait memiliki tanggungjawab yang jelas terkait masalah narkoba.
Menurutnya, orang yang wajib direhabilitasi adalah korban atau pengguna.
“Pengguna itu nantinya juga akan dipilah-pilah kembali. Pengguna yang baru nanti programnya beda, kemudian yang setahun dan seterusnya-seterusnya,” jelasnya.
Selain itu, tambahnya, akan disusun aturan yang memberikan perlakuan berbeda kepada pengedar yang sekaligus mereka juga pengguna sebagai pidana.
Sementara itu, pemerintah menyiapkan penjara khusus untuk pidana bandar narkoba yang jahat-jahat yang selama ini mengatur peredaran narkoba.
Penjara khusus ini berlokasi di Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat.
Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly mengatakan, di tempat khusus ini, para narapidana tidak akan bisa berkomunikasi ke luar, karena jalur komunikasi akan di jammed.
“Saat ini, tim dari Kementerian Hukum dan HAM sedang melihat dulu kondisi tempatnya untuk diperiksa dulu. Jadi, sekarang tim sedang ke sana, sedang diperiksa dulu,” kata Menkumham kepada wartawan usai mengikuti Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (21/9).
