Di tempat serupa, Ketua PP GMKI Bidang Pergerakan dan Pelayanan EF Pranoto, mengatakan ketika terjadi konflik soal tanah adat, pemerintah harus hadir untuk melindungi sumber kehidupan dan juga identitas rakyatnya.
Jangan justru masyarakat yang memperjuangkan tanah adatnya dikriminalisasi oleh aparat kepolisian.
“Oleh karena itu kami meminta kepada aparat kepolisian untuk segera membebaskan dua orang petani Sihaporas, yang saat ini dikurung. Dan kepada presiden untuk serius mengurus soal tanah adat ini karena banyak mafia-mafia tanah yang memanfaatkn program reforma agraria,” ujar Efpran, sapaan EF Pranoto.
“Sebenarnya kita juga menyayangkan Presiden Jokowi dalam beberapa kesempatan pidatonya terutama pasca-kemengan pilpres 2019, Jokowi sama sekali tidak menyentil soal penyelesaian konflik agraria,” ujar Efran, aktivis GMKI asal Bengkulu.
Sebelumnya, Kepala Humas PT Toba Pulp Lestari (TPL) Norma Patty Handini Hutajulu membenarkan terjadi bentrok antara karyawan dan personel Sekuriti PT Toba Pulp Lestari (TPL) kontra warga Masyarakat Desa Sihaporas di Compt B 553 PT TPL pada Senin, 16 September 2019.
“Benar bahwa warga Masyarakat Sihaporas sedang melakukan penanaman jagung di dalam konsesi PT Toba Pulp Lestari,” tutur Norma Patty Handini Hutajulu, Senin (16/9/2019).
Norma mengatakan, kejadian itu telah dilaporkan ke Polres Simalungun.
Sementara itu, Bahara Sibuea yang menjadi korban, mendapat perawatan di RSVI Kota Pematangsiantar.
