JAKARTA-Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Azis Syamsudin mengakui melonjaknya utang luar negeri (ULN) Indonesia memiliki pengaruh terhadap market. Namun demikian pemerintah dan DPR selalu mengusahakan agar tetap terjaga. “Ya memang ada ke arah itu, tapi pemerintah dan DPR selalu komunikasi,” katanya dalam diskusi “Utang Luar Negeri Untuk Siapa?” bersama anggota Komisi XI DPR Maruarar Sirait dan pengamat ekonomi Ichsanudin Noersy di Jakarta, Kamis (13/7/2017).
Menurut Azis, hingga saat ini secara teori rasio utang Indonesia masih aman, namun operasionalnya bisa berbeda. Makanya agar utang luar negeri bisa dikendalikan. “Kita usulkan agar utang pemerintah dan swasta dimonitor pemerintah,” tambahnya.
Namun begitu, Azis tak membantah ULN harus terus dikaji dan hingga sekarang masih terus berproses. ULN diperlukan karena target pajak tidak tercapai sekitar Rp37 triliun. “Makanya pemerintah kita desak untuk menggenjot penerimaan pajak,” tegasnya.
Hal yang sama dikatakan anggota Komisi XI DPR Maruarar Sirait. Dia mengatakan struktur APBN memang dibangun 75% dari pajak.
Target pajak tak terpenuhi, karena memang ekonomi sedang melambat. “Tentu setiap negara cara menghadapinya berbeda-beda guna mendorong pertumbuhan, kita sarankan beri kemudahan untuk UKM dan swasta. Jadi harus ada berbagai sistem untuk mencapai target pajak itu,” tuturnya.
Oleh sebab itu, lanjut politisi PDIP, sebagai parpol koalisi makanya pihaknya mendukung ada pemotongan anggaran pada berbagai kementerian dan lembaga. “Kita setuju, kalau yang dipotong itu perjalanan dinas, kunker, seminar dan lain-lainnya. Namun kalau dana subsidi jangan, karena itu untuk rakyat,” ungkap dia lagi.
Berdasarkan data, kata Ara-sapaan akaranya, utang luar negeri mencapai Rp384 triliun. Namun ULN lebih banyak untuk pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia. Lihat saja, jalan macet dimana-mana karena proyek infrastruktur MRT, LRT sedang dikerjakan. “Kalau ULN untuk fasilitas negara, tidak perlu. Jadi UKN karena target pajak terlalu tinggi. Kita harus realistis, jadi ini ketinggian. Apalagi target pajak beberapa tahun memang tidak pernah tercapai,” tegasnya.
Dijelaskan Ara, Presiden Jokowi tak mau membangun hanya daerah-daerah padat penduduk. Namun pembangunan infrastruktur dilakukan secara merata ke semua daerah. “Ada yang tanya kenapa infrastruktur dibangun pada daerah yang tidak padat, bisa saja Jokowi lakukan itu. Tapi Jokowi mau melakukan pemerataan pembangunan, termasuk bangun jalan di Papua,” jelasnya.
Sementara itu, pengamat ekonomi Ichsanuddin Noersy menegaskan ULN pada dasarnya menjerat, sehingga mendikte kedaulatan negara. Karena penuh dengan berbagai ikatan-ikatan perjanjian yang luar biasa.
Namun Direktur eksekutif Pusat Studi Kebijakan Publik mengakui jumlah ULN fluktuatif. Pada era Jokowi posisi ULN sudah mencapai 34,08% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Dalam praktek bisnis, kalau utang sudah melebihi 3%, ya bisa dianggap berbahaya. Artinya, posisi ULN ini sudah melampaui batas,” imbuhnya. ***
