JAKARTA-Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keungan (OJK), Muliaman D Hadad meminta sektor perbankan agar memperhatikan debitur yang peduli terhadap lingkungan hidup dalam pengucuran kreditnya. Hal ini penting agar program pembangunan berkelanjutan yang diusung pemerintah ini dapat terus terjaga. “OJK terus arahkan program sektor keuangan yang berkelanjutan (sustainable financing) ini untuk menjadi solusi dalam mencapai sustainable development goals (SDGs),” tegas Muliaman dalam seminar ‘Sustainable Finance to Support Sustainable Development Goals’ di Jakarta, Senin (23/11).
Menurutnya, program SDGs ini menjadi peluang bagi seluruh industri jasa keuangan untuk turut mendukung dan mensukseskan pembangunan berkelanjutan secara nasional maupun global. Untuk itu, OJK telah menerbitkan Roadmp Keuangan Berkelanjutan. “Roadmap ini sebagai upaya perwujudan kerja sama OJK dengan pemerintah, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,” katanya.
Langkah awal menuju ekonomi yang berkelanjutaan ini dapat dimulai pada pelaksanaan pembiayaan di industri yang telah menerapkan manajemen risiko lingkungan hidup dan sosial. Sehingga perbankan harus melakukan screening kepada setiap industri yang akan dibiayainya. “Bank juga didorong untuk meningkatkan profitnya melalui sektor-sektor yang memiliki multiplier effect tinggi yang nantinya dapat menciptakan sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan itu,” tegasnya.
Beberapa bank yang sudah menandatangani green banking pilot project ini adalah, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Artha Graha Internasional Tbk, PT BRI Syariah, PT BCA Tbk, PT Bank Nasional Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Muamalat, dan PT Bank Jawa Barat-Banten Tbk. “Itu adalah bank-bank pelopor yang pengucuran kreditnya memperhatikan lingkungan hidup. Dan nantinya bank itu harus mengeluarkan sustainability report dalam rangka isu-isu sustainability ini,” ujar Muliaman.
Dengan danya roadmap itu, kata muliaman, pihaknya tidak mencantumkan perusahaan mana yang tidak boleh menerim kredit karena bermasalah atau sektor mana yang berpotensi tidak dikenai pengucuran kredit. “Tapi semu itu intinya ada informasi mengenai amdal yang digunakan oleh institusi keuangan. Makanya kita dorong agar kementerian/lembaga (K/L) terkait memiliki data base itu. Sehingga ketika ada bank mau memutus kredit itu berdasar alasan yang kuat,” pungkasnya. (TMY)
