JAKARTA-Presiden Jokowi diyakini tidak akan memberikan restu terhadap Idrus Marham untuk maju sebagai Ketua umum Partai Golkar. Hal ini terkait dengan kekisruhan Partai Golkar akibat penahanan Setya Novanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi e-KTP.
“Idrus memang kuat dan menguasai infrastruktur politik dan terintegrasi dengan jejaring DPD Golkar se Indonesia namun beliau belum tentu bisa diterima dan disukai Jokowi,” kata Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago dihubungi di Jakarta, Kamis (30/11/2017).
Namun demikian, lanjut dia, politik sangat dinamis, ke depannya bukan tidak mungkin akan muncul sosok figur alternatif baru sebagai pengganti Setnov. “Selain itu Idrus juga dianggap orang atau gerbong Setnov,” ujarnya.
Adapun pengaruh Setya Novanto saat ini di partai Golkar, Pangi meyakini pasca ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, sebagian internal Golkar sudah anggap Novanto sebagai kartu mati.
“Namun yang jelas pengurus DPD Golkar sudah tidak akan mempertahankan Setnov karena pertaruhannya citra partai Golkar. Kasus Setnov cukup membebani elektibilitas Golkar itu sendiri,” ujarnya.
Yang jelas, kata dia, untuk melihat siapa calon pengganti Setya Novanto bisa dilihat dan dibaca dari gestur politik yang ditunjukkan pemerintah.
“Namun yang jelas, sinyal atau kode presiden Jokowi menjadi determinan menentukan, siapa yang di restui Jokowi maka itulah ketua umum Golkar,” katanya.
Dikatakan Pangi, dulu Jokowi mengusung Setnov melalui operasi kader Golkar yaitu Luhut Binsar Panjaitan. Walaupun Setnov sudah menjadi rahasia umum banyak kasus hukum yang menyanderanya namun entah menggapa presiden memilih ketua umum Golkar yang relatif bermasalah dan tersandera secara hukum. “Mengapa Jokowi tidak memilih ketua umum Golkar yang relatif berintegritas ini menarik,” pungkasnya. ***
