JAKARTA-Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI) Ferdinand Hutahaean berharap agar rencana pemerintah menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam paket kebijakan ekonomi tahap ketiga tidak dijadikan sebagai alat politik semata. Menurutnya, agar penurunan harga ini efektif maka harus disertai dengan kebijakan yang bersifiat eksekusional dari kementrian terkait. “Jika penurunan harga BBM tidak diikuti oleh kebijakan dari Kemenhub untuk meninjau ongkos transportasi maka penurunan harga BBM akan sia-sia,” ujar Ferdinand dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (2/10).
Semestinya, jelas dia, Presiden Joko Widodo memerintahkan Kementrian terkait untuk melakukan pengkajian secara kompeherensif dan cermat soal penurunan harga BBM ini. Langkah ini penting guna mengantisipasi reaksi pelaku pasar. “Jangan cuma menurunkan harga hanya untuk kepentingan politik,” tegasnya.
Menurutnya, penurunan harga BBM sia sia jika ternyata pasar tidak merespon kebijakan penurunan harga BBM tersebut. Karena itu, pemerintah harus menghitung secara cermat berapa besaran harga yang akan diturunkan supaya mempunyai dampak terhadap masyarakat. “Jangan hanya mengumumkan penurunan harga BBM tanpa diikuti kebijakan lainnya dari kementrian-kementrian terkait,” tuturnya.
Dia menegaskan penurunan harga BBM akan percuma jika tidak diikuti oleh kebijakan dari kementrian terkait seperti Kemenhub, Kemenperin dan Kemendag. “Jadi, kalua tidak diikuti kebijakan lanjutan dari kementrian maka percuma menurunkan harga BBM,” urainya.
Untuk itu, dia meminta Presiden untuk memerintahkan kementrian terkait untuk menindaklanjuti kebijakan penurunan harga BBM dengan kebijakan yang eksekusional. Selama ini jelasnya, kementrian terkesan bersifat ‘abai’ sehingga penurunan harga BBM tidak diikuti dengan turunnya harga bahan pokok dipasar dan ongkos transportasi. “Ini sangat penting supaya kebijakan ini tidak terkesan hanya pencitraan politik semata,” imbuhnya.
Pemerintah pintanya tidak boleh menjadikan Pertamina sebagai korban dari politik BBM dengan memaksa Pertamina menjual rugi BBM tanpa ada dana stabilisasi BBM atau kebijakan lain untuk menutupi kerugian Pertamina jika harus menjual BBM dibawah harga keekonomian. “Kami melihat jika penurunan harga ini ingin punya dampak ditengah masyarakat maka peburunan harga harus berkisar minimum 5-10%, jika dibawah itu maka dampaknya tidak akan ada dan lebih baik tidak usah diturunkan karena tidak membawa manfaat,” pungkasnya.
