TANGERANG-Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas berpendapat, haluan negara diperlukan untuk menggaransi terwujudnya kesinambungan pembangunan nasional.
Selain itu, haluan negara memastikan pembangunan negara dalam semua tingkatan pemerintahan bisa berjalan secara terkonsolidasi.
“Haluan negara akan menjaga keberlanjutan pembangunan nasional. Memandu arah bangsa secara lebih holistik. Sekaligus ini memastikan bahwa apa-apa yang sudah dilakukan Presiden Jokowi dengan sangat baik bisa berjalan berkelanjutan,” ujarnya dalam seminar yang digelar Fraksi PDI Perjuangan MPR, berthema “Evaluasi 15 tahun Undang-Undang No 25/2014 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional” di Hotel Mercure, BSD, Rabu (5/9/2019).
hadir dalam diskusi itu Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah, Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri (KEIN) Arief Budimanta dan Ketua Komisi Yudisial Jaja Ahmad Jayus.
Anas memaparkan, saat ini interrelasi antar perencanaan pusat dan daerah dinilai sulit dikontrol dan diintervensi oleh pemerintah pusat atas dasar prinsip otonomi daerah. Ditambah lagi beragamnya warna-warni politik yang mengisi kepemimpinan daerah. Sehingga kehadiran haluan negara sangat diperlukan.
Mantan anggota Komisi V DPR RI ini menambahkan haluan negara adalah pedoman substantive (substantive planning), sementara sistem perencanaan pembangunan nasional (SPPN) yang kini diacu adalah pedoman kaidah (procedural planning).
“Haluan negara adalah ideologi pembangunan. Ideologi ini penting untuk memandu pendekatan pembangunan yang ada di rencana jangka panjang pemerintah dari pusat ke daerah,” sambungnya.
Anas yang juga ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) itu mengaku sangat penting keberadaan GBHN bagi kesejahteraan dan pembangunan nasional.
“Saya setuju dengan analogi bahwa haluan negara itu kompas alias penunjuk arah. Ke barat, timur, utara, atau selatan? Nah kalau RPJP Nasional atau Daerah dan RPJM Nasional/Daerah itu semacam GPS atau penunjuk jalan,” imbuhnya.
Sementara itu, Wakil Ketua KEIN Arif Budimanta menilai konsep perencanaan pembangunan nasional sebaiknya merujuk kepada model Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sehingga terjadi kesinambungan pembangunan nasional.
Pasalnya GBHN merupakan haluan negara tentang penyelenggaraan negara dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat secara menyeluruh dan terpadu.
“GBHN mengakomodasi tujuan-tujuan yang ingin dicapai negara dalam satu periode tertentu. Di dalamnya, misalnya, meningkatkan perekonomian Indonesia dalam rangka menyejahterakan masyarakat. Dulu, saat perencanaan pembangunan masih merujuk pada GBHN, ekonomi nasional bisa tumbuh di atas 7 persen,” paparnya.
Konsep pembangunan nasional yang merujuk pada model GBHN juga telah dijalankan oleh Malaysia. Malaysia memiliki Outline Perspective Plan sejak 1957 hingga 2020.
Untuk mendukung outline tersebut, pemerintah Malaysia menyusun Malaysia Plan yang mengimplementasikan The Nation Policy dengan rentang waktu 5 tahun dan dijalankan secara konsisten sampai dengan saat ini meskipun rezim pemerintahan berganti.
Tidak hanya Malaysia, Thailand juga memiliki perencanaan pembangunan melalui kerangka strategi nasional 2018 – 2037.
“Malaysia dan Thailand menerapkan konsep pembangunan yang terikat. Harusnya ini bisa menjadi contoh karena kedua negara tersebut sudah lepas dari middle income trap dan telah menjadi negara upper-middle income,” kata Arif.
GBHN juga telah ditegaskan oleh Bung Karno sebagai pendiri bangsa. Bung Karno dalam pidatonya pada 28 Agustus 1959 mengenai Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB).
