Presiden: Kalau Kepala Kantornya Ada, Mungkin Saya ‘Gaplok’

42
Presiden Jokowi memberikan arahan saat bertemu Pengurus AKLI dan APEI di Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/6)

JAKARTA-Presiden Joko Widodo menceritakan pengalamannya saat mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang ruwet dan bertele-tele. Saking keselnya, Presiden Jokowi bahkan hendak menggaplok kepala kantornya. Sayangnya, kepala kantornya tidak ada.

Kisah ini diceritakan Jokowi saat menerima Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Kontraktor Mekanikal dan Elektrikal Indonesia (AKLI) dan Pengurus Pusat Asosiasi Profesionalis Elektrikal Indonesia (APEI), di Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/6). “Memang perizinan kita ini ruwet, bertele-tele, dari meja ke meja enggak rampung-rampung dan harus bayar semuanya,” ujar Presiden.

“Bapak/Ibu mengalami semuanya lah, pindah meja nanti bayar, pindah meja nanti ini. Ini kita harus selesaikan, tapi ini pekerjaan besar dan bukan pekerjaan yang mudah,” tambahnya.

Orang nomor satu di Indonesia ini juga menyebutkan, lambannya proses perizinan pernah dialami langsung. Seperti mengurus SIUP yang hasilnya hingga berminggu-minggu.

Untuk mengetahui lamanya proses pengurusan SIUP ini, Presiden mendatangi kantor Perindustrian dan Perdagangan. “Saya datang nih syaratnya, di ketik computer. Saya rasa hanya 2 menit rampung. Lah kok bisa berminggu-minggu? Saya tanya, ini sudah jadi kok bisa berminggu-minggu. Itu ruwetnya di mana,” ungkap Jokowi mengisahkan pengalamannya.

Petugas itu lantas menjelaskan bahwa SIUP yang dibuat harus ditandatangani terlebih dahulu oleh Kepala Kantor Perindustrian dan Perdagangan yang ada di lantai 3. Di situlah proses yang lama, sehingga membutuhkan waktu berminggu-minggu. Padahal sekedar menandatangani dokumen membutuhkan waktu  tidak lebih dari  satu menit. ”Apa sih tanda tangan ini (bisa lama padahal)2-3 detik rampung gitu loh. Saya sampai jengkel, saya naik ke atas ke lantai 3. Saya datangi, untung saja kepala kantornya itu enggak ada. Kalau kepala kantornya ada, enggak tahu mungkin saya gaplok betul saat itu,” tutur Presiden Jokowi disambut tertawa para pengurus AKLI dan APEI.

Presiden mengaku, kerumitan perijinan bukan hanya terjadi saat mengurus SIUP saja.  Tetapi, mengurus ijin pembangkit listrik juga tidak kalah rumitnya.

Saking jelimetnya, mengurus pembangkit listrik saja perlu 59 izin. Bahkan lembarnya ada 270 lembar. “Ini gila-gilaan. Akirnya, kita pangkas menjadi 22 dari 59 izin. Ini bukan hanya di kelistrikan saja, di semua sektor itu kita bermasalah,” jelas Jokowi.

Karena itu terkait 3143 Peraturan Daerah (Perda), Presiden memerintahkan langsung agar dihapus tanpa melalui kajian. Sebab, kalau dikaji maka sebulan hanya menyelesaikan 7 Perda. “Berapa puluh tahun ini akan rampung kalau kayak gini. Ini nggak bisa, kita enggak bisa nunggu-nunggu seperti itu,” ujarnya.

Presiden mengingatkan, bahwa Indonesia ini bangsa dan negara besar.  Karenanya, jika masih menggunakan cara-cara lama maka Indonesia akan disalip oleh negara-negara lain, karena integrasi antar negara dan kawasan tidak bias dihindari lagi.  “Negara sudah tanpa batas. Kita ini baru masuk ke Masyarakat Ekonomi ASEAN, nanti masuk lagi ke TPP, masuk lagi ke EFTA-nya Uni Eropa, sudah tidak bisa ditolak seperti itu,” tegas Presiden Jokowi.

Untuk itu tegas Presiden, satu-satunya jalan yang bisa dilakukan, adalah mempersiapkan SDM dan skill  (keahlian) agar mampu bersaing dengan negara pesaing.  “Saya yakin kita mampu, kita mampu melakukan itu. Tapi harus dengan cepat, jangan ketinggalan dengan mereka,” tuturnya.

Presiden Jokowi berpesan kepada pengurus AKLI dan APEI yang merupakan pelaku-pelaku di lapangan, agar seluruh anggota menjaga kualitas pekerjaan. “”Kualitas pekerjaan sangat menentukan nantinya kalau ada standardisasi internasional maupun SNI kita. Di era keterbukaan seperti ini standar-standar itu pasti akan muncul, pasti. Entah bisa dua tahun, tiga tahun, entah lima tahun atau enam tahun pasti akan muncul,” terang Presiden.