JAKARTA-Sikap kader PKS yang selalu menginterupsi sidang paripurna dengan mempertanyakan posisi Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah tidak perlu ditanggapi serius. Langkah itu hanyalah sebuah manuver politik PKS belaka guna mencari perhatian publik. “Saat ini proses pemecatan Fahri sebagai kader PKS sudah diproses secara hukum di pengadilan. Jadi tindakan itu tidak ada dampaknya. Itu kan cuma langkah politik mereka saja biar dapat perhatian,” kata Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis di Jakarta, Kamis (2/6).
Menurut Margarito, kader-kader PKS yang melakukan interupsi sebenarnya memahami sebagai strategi politik. Karena tidak ada ruang memproses pemecatan Fahri Hamzah sebelum adanya putusan pengadilan yang inkracht. “Jadi yang bisa mereka lakukan yang dengan manuver politik. Itu biasa saja dan biarkan saja toh tidak akan berpengaruh pada jalannya persidangan,” tambahnya.
Malah Margarito mengapresiasi Pimpinan DPR yang menanggapi dingin protes dan manuver PKS tersebut. Karena putusan pengadilan sela PKS tidak boleh melakukan tindakan apapun. “Ini kan langkah PKS saja untuk membenarkan tindakan mereka, tapi sekali lagi kan nanti pengadilan yang akan memutuskan itu,” tegasnya.
Hal senada diungkapkan Pengamat Politik dari Universitas Indonesia, Muhammad Budyatna, protes PKS justru menunjukkan ketidakpahaman PKS terhadap proses hukum kepada seluruh masyarakat Indonesia. “Ini menunjukkan kepada publik karakter sebenarnya dari elit PKS bahwa mereka adalah hukum.Yang lain diluar keinginan mereka tidak dianggap,” imbuhnya.
Budyatna memahami dengan putusan pengadilan, maka PKS merasa rumahnya diacak-acak oleh pengadilan. Namun sayangnya elit PKS tidak memahami. “Mereka merasa rumahnya diacak-acak oleh pengadilan, tapi sayangnya mereka tidak memahami bahwa penyebabnya mereka sendiri yang membuat keputusan tanpa ada landasan yang jelas secara hukum,” ujar Guru Besar FISIP UI ini.
Dia mencontohkan betapa PKS tidak bisa menjawab pertanyaan Fahri terkait kesalahan apa yang dia lakukan termasuk mengapa kader-kader yang sudah divonis oleh hukum karena kasus korupsi seperti Mantan Presiden PKS, Lutfi Hasan Ishaq dan juga Arifinto yang dipecat sebagai anggota DPR karena menonton video porno dalam sidang paripurna DPR yang tidak dipecat sebagai kader.”Harusnya mereka bisa menjawab itu, tapi karena memang mereka otoriter mereka merasa tidak perlu menjawab itu,” paparnya.
Pengadilan menurut Budyatna lagi dimanfaatkan oleh setiap warga negara termasuk Fahri Hamzah jika merasa ada keputusan-keputusan yang dianggap tidak adil.”Mereka ini pusing karena Fahri itu bukan kader sembarangan. Fahri adalah kader yang memahami PKS dan paham hukum.Makanya ketika orang seperti ini melawan mereka pun pusing dan membuat langkah-langkah aneh,” tegasnya lagi.
Terakhir Budyatna pun mengingatkan PKS sebagai partai Islam untuk belajar lagi tentang Islam karena apa yang mereka lakukan jelas tidak memberikan gambaran tentang pemahaman mereka tentang Islam.”Nabi Muhammad itu pun sampai mengatakan jikapun anaknya Fatimah mencuri maka dia sendiri yang akan memotong tangannya karena memang hukumnya demikian. Nabi Muhammad mencontohkan betapa dirinya taat pada hukum,sementara apa bisa dilihat bagaimana elit PKS tidak mau taat pada hukum,” tandasnya. ***aec
