Proyek Infrastruktur Bisa Kurangi Kemiskinan

64

SOLO-Pembangunan infrastruktur besar-besaran pada Pemerintahan Jokowi-JK diyakini berdampak pada pemberantasan kemiskinan. Langkah ini dalam jangka panjang menaikkan daya beli masyarakat. “Dalam hal ini, memang ada benarnya Presiden Jokowo, infrastruktur punya dampak positif,” kata Wakil Ketua DPR Fahr Hamzah dalam diskusi “Tantangan, Masalah dan Solusi Di Sektor Pertanian” di Pendopo Bupati Kabupaten Wonogiri, Minggu (8/4/2017).

Menurut Fahri, dalam teori kemiskinan itu, dari jaman dulu sederhana. Begitu ada daerah yang terisolasi, maka orang lain ngga bisa ke situ. Artinya akan ada kemiskinan. “Jadi kejar aja dan segera selesaikan infrastruktur,” tegasnya.

Acara juga dihadiri Wakil Bupati Wonogiri Edi Santosa, Anggota Komisi IV DPR Endang Maria, Anggota DPD RI dapil Jawa Tengah Agustin, Sekjen DPR Achmad Djuned dan Mbah Sadiman selaku penerima Kalpataru di bidang Pelestarian Lingkungan.

Fahri menambahkan, dari tinjauan filsafat kehidupan, sebenarnya masyarakat telah di-setting oleh Tuhan untuk menjaga dan memperbaiki dirinya sendiri. “Jadi begitu jalannya ada. Kehidupan masyarakat itu akan sendiri-sendiri mengerjakannya. Ngga usah khawatir,” imbuhnya.

Berkaitan dengan itu, ia menjelaskan insfrastrukur yang perlu dibangun pemerintah beragam mulai dari darat, laut dan udara. Dan saat ini, menurutnya fokus yang harus dilakukan pemerintah Kabupaten Wonogiri adalah membangun infrastrktur jalan dengan dukungan dari pemerintah pusat. “Masalahnya siapkan saja infrastruktur maka orang akan mencari kehidupannya sendiri. Itulah yang menjadi tugas negara, fasilitas umum kita siapkan. Masyarakat akan dengan cerdas mencari kehidupannya sendiri,” ingatnya.

Fahri mengakui sektor pertanian menjadi salah satu produk andalan di Kabupaten Wonogiri. Untuk itu, sektor pertanian di Kabupaten Wonogiri terdongkrak, pemerintah perlu memberi dukungan berupa akses permodalan. Sebab, fasilitas pembiayaan ini sangat penting agar petani bisa memperoleh bibit berkualitas.“Akses permodalan dan pembiayaan ini menjadi masalah umum dan biasa terjadi di sejumlah daerah,” pungkasnya. ***