Said: Dunia Harus Bersatu Padu Lawan Teroris

Wednesday 6 Jul 2016, 12 : 16 pm
by
Vaksin Covid19 dan Fiskal Kita
Ketua Badan Anggaran DPR RI MH Said Abdullah

JAKARTA-Politisi PDI Perjuangan, Said Abdullah menyerukan kepada seluruh umat manusia di dunia untuk bersatu padu melakukan aksi nyata melawan dan membasmi gerakan terorisme.

Pasalnya, paham (isme) baru yang belakangan ini muncul bukanlah jalan Tuhan melainkan kampanye menyesatkan yang digemborkan oleh pentotalan teroris.

Karena itu, seluruh umat manusia wajib hukumnya melawan.

“Tempat suci masjid Nabawi di Madinah al Munawwarah dan dua kota lain di Arab Saudi yakni, Jeddah, dan Qatif sudah menjadi sasaran aksi teror di bulan suci ramadhan yang diberkahi. Sungguh sulit untuk diterima akal sehat, mengapa tempat suci umat Islam pun tak luput dari aksi keji ini,”  ujar Said di Jakarta, Rabu (6/7).

Menurutnya, aksi teror menjelang berakhirnya umat Islam menjalankan ibadah  puasa meneguhkan pandangan bahwa terorisme adalah musuh agama dan kemanusiaan di mana dunia Islam pun menjadi korban.

Untuk itu, kerjasama internasional yang  solid dalam memerangi kejahatan global itu sangat diperlukan.

“Aksi teroris ini musuh dunia, termasuk aksi bom bunuh diri di Mapolres Solo,” tuturnya.

Melihat masivnya aksi teror ini maka ini bukan lagi menjadi urusan negara an sich ini tetapi harus menjadi keprihatinan dunia.

Karenanya, harus ada gerakan nyata dan sudah tidak cukup hanya dengan kutukan demi kutukan.

Umat manusia didunia kata Said tidak boleh lengah dan berdiam diri.  Sehingga membutuhkan tindakan konkrit dalam gerakan memerangi aksi teror ini.

“Teror demi teror sebagai sebuah gerakan kekerasan telah terjadi dimana-mana dan menjadi gejala di setiap negara baik negara maju seperti Perancis, Belgia atau negara berkembang di Timur Tengah bahkan di negeri kita sendiri sebagaimana aksi teror di Mapolres Solo,” tuturnya.

Dia menegaskan aksi teror di suatu negara bahkan sampai menyasar tempat peribadatan seperti di Madinah al Munawwarah sungguh menyayat kemanusiaan masyarakat dunia.

Aksi teror harus dilawan tapi tidak cukup jika kekerasan dibalas dengan kekerasan karena hasilnya tiada berujung dan akhirnya menjadi spiral kekerasan.

Untuk itu, pendekatan keadilan politik dan ekonomi harus menjadi salah satu cara menjadi tempat membasmi aksi terorisme.

Dia menjelaskan teror demi teror melanda Bangladesh, Iraq, Pakistan dan Saudi Arabia terjadi karena negara ini gagal mengelola keberagaman.

Perbedaan isme dalam agama, ketidak adilan ekonomi, problem politik yang jauh dari selesai akan menjadi ladang subur akai teror.

“Khusus di Saudi yang setiap ada perbedaan isme/ madzhab agama langsung ditumpas,” terangnya.

Lebih lanjut, Said menjelaskan ancaman terorisme adalah ancaman transnasional.

Kondisi ini wabah dunia sehingga cara menumpas harus sampai ke akar-akarnya.

Cara yang ditempuh bisa dengan menghadirkan negara serta menciptakan keadilan ekonomi dan politik seraya memulai dibukanya keberagaman.

Politisi asal Sumenep Madura ini menyakini, aksi terorisme menggunakan agama hanya sebagai kendaraan saja.

Padahal masyarakat dunia percaya bahwa agama apapun tidak mengajarkan kekerasan.

“Ujung dari semua ini adalah ketidakadilan politik, ekonimi dan mampetnya keberagaman,” ujarnya.

Untuk itu, Said menyarankan agar nilai Pancasila dimasukan dalam piagam PBB sebagai solusi mengatasi konflik yang terjadi saat ini.

Hal ini pernah ditawarkan oleh Presiden Soekarno dalam pidatonya di forum PBB.

“Bung Karno menawarkan ideologi Pancasila kepada dunia dan niscaya bisa membangun dunia baru yang damai dan penuh persaudaraan,” pungkasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Don't Miss

Rata-rata ICP minyak mentah Indonesia berdasarkan perhitungan Formula ICP (Indonesian Crude Price), naik sebesar US$ 4,74 per barel dari US$ 65,49 pada Mei 2021, menjadi US$ 70,23 per barel pada Juni 2021

Percepatan Program Vaksinasi Kerek ICP Juni 2021 Naik Jadi US$ 70,23 per Barel

JAKARTA-Perbaikan aktivitas ekonomi dunia hasil dari percepatan program vaksinasi Covid-19,

APBN Instrumen Politik Pemerintah

JAKARTA-Anggota Komisi XI DPR, Melky Mekeng mengeritik asumsi makro yang