JAKARTA-Pemerintah terus mendorong Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) pada 10 lokasi. Karena itu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat (PUR) mengajak Kementerian Koodinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) untuk meluncurkan Program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (PIBM).
Demikian dikatakan Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Sri Hartoyo, Jakarta, Senin (8/11/2016). Adapun
Latar belakang pertama adalah strategi penyelenggaraan pembangunan infrastruktur bidang PUPR untuk pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang perlu melibatkan peran pemerintah daerah dan masyarakat melalui program-program infrastruktur berbasis masyarakat. Kedua, pelibatan peran pemerintah daerah dan masyarakat dapat meningkatkan komitmen, rasa memiliki, dan tanggungjawab dalam memelihara hasil pembangunan dan keberlanjutannya.
Terakhir, hasil pelaksanaan program infrastruktur berbasis masyarakat telah berhasil melayani penyediaan infrastruktur dasar dengan efisien dan akuntabel, serta meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemerintah daerah menjadi pelaku pembangunan.
Rencananya peluncuran Program IBM akan dilaksanakan bersamaan dengan peluncuran Germas di Kabupaten Bantul, Yogyakarta pada 15 November 2016. Sri menyampaikan, tujuan peluncuran program IBM bidang PUPR yaitu ingin memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah dan masyarakat atas komitmen pembangunan infrastruktur bidang PUPR serta mendapatkan masukkan untuk peningkatan kinerja infrastruktur berbasis masyarakat.
“Saya mengajak masyarakat untuk hidup bersih dan sehat dan menjadikannya sebagai budaya, dengan mengkonsumsi buah dan sayur, ikan produksi lokal, serta melakukan pemeriksaan kesehatan dini agar beban kesehatan tidak terlalu berat dan dapat diketahui lebih dini jika terdapat penyakit,” kata Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan Kemenko PMK, Sigit Prihutomo yang memimpin rapat tersebut.
Turut hadir dalam rapat ini perwakilan Kemenkes, Kementerian Sekretariat Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara, Bappenas, PUPR, Kementerian PDTT, RRI, TVRI, dan perwakilan dari Kementerian/Lembaga terkait lainnya.
