JAKARTA-Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu mendesak Menteri Negara BUMN, Rini Soemarno segera menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di Perusahaan Gas Negara (PGN) guna menyelamatkan BUMN yang bergerak di bidang transmisi dan distribusi gas bumi ini agar tidak terjun bebas. Data menyebutkan, laba bersih PGN pada semester I-2016 hilang sampai sekitar USD 70 juta atau setara Rp 1 triliun. “Anehnya, anjloknya laba terjadi ketika pendapatan PGN meningkat dari USD 1,42 miliar menjadi USD 1,44 miliar. Pasti ini bukan sebuah kewajaran masa omset meningkat tapi laba bersih bisa hilang diduga laba bersih yang hilang itu dinikmati para pelaku bancaan di PGN,” ujar Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Arief Poyuono dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (10/9).
Karena itu, Arief mendesak Menteri Rini untuk mencopot semua Direksi PGN yang bekinerja buruk. Sebab butuknya perfomance perseroan menghambat cita cita Presiden Jokowi untuk menuju swasembada pangan. “Kami juga mendesak Jaksa Agung untuk segera menentukan tersangka dalam kasus korupsi di Floating Storage Regasification Unit (FSRU) di Lampung,” tegasnya.
”Dan kami mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan supervision kasus FSRU serta mendesak lembaga antirasuah itu menyelidiki dugaan bancaan di PGN,” tuturnya.
Menurutnya, keluhan Menteri Keuangan (Menkeu) terkait bancaan di BUMN seharusnya bisa dihentikan jika Kejaksaan Agung tidak masuk angin dalam menangani kasus dugaan korupsi di BUMN baik yang dilaporkan masyrakat atau dari temuan kerugian negara oleh BPK.
Sebab ketidakmampuan Kejaksaan Agung menciptakan efek jera terhadap petinggi BUMN yang melakukan bancaan di BUMN justru membuat program Trisakti dan Nawacita Presiden Joko Widodo tidak berhasil. “Jadi, dalih sebuah kebijakan tidak bisa dikriminalkan sekalipun negara rugi triliunan rupiah jangan terlalu dipercaya. Itu hanya trik agar bancaan BUMN langgeng,” tuturnya.
Arief juga mengeritik kinerja BPK. Oknum BPK juga disinyalir ikut mengamankan pelaku bancaan di BUMN. Meski hasil audit lembaga ini sering digunakan sebagai bukti tindak pidana korupsi oleh penegak hukum, tapi faktanya tak mampu menyeret petinggi BUMN yang terindikasi korupsi.
Bahkan Arief jusru mencurigai ada mafia di BPK dalam mengaudit laporan Keuangan BUMN sehinggga objek bancaan oleh oknum Direksi dan pegawai BUMN sulit dibuktikan.
Seperti contoh PGN yang merupakan perusahaan gas yang akan menjadi anak bagian dari Holding energi dibawah Pertamina. Sebaiknya sebelum dimasukan dalam Holding, Kejaksaan Agung harus serius menangani kasus dugaan Korupsi FSRU di Lampung yang merugikan negara ratusan miliar.
Kasus ini bahkan sudah mangkrak hampir setahun lebih di Kejagung. Padahal, Kejagung sudah melakukan cekal terhadap Direktur Utama PGN terkait kasus tersebut . “Belum lagi berbagai dugaan kasus bancaan di PGN lainnya seperti terjadi ketidak wajaran harga gas yang diproduksi PGN yang begitu mahal harga hingga membebani dunia usaha,” terangnya.
Dia menjelaskan, ketidakinefisiensinan di PGN disebabkan struktur distribusi bertingkat atau berlapis. Artinya, PGN tidak menjual langsung kepada end user namun kepada trader-trader yang bertingkat, sehingga harga jual bisa sangat mahal. “Indikasi dugaan bancaan di PGN secara kasat mata bisa dilihat. Meski pendapatan PGN meningkat namun sebenarnya banyak biaya yang dikeluarkan sehingga tidak efisien. Apalagi, para trader itu bisa sampai tiga lapis. Nah coba periksa perusahaan yang menjadi trader – trader ditingkatan ke 1 dan ke 2 di PGN itu siapa? Apakah hubungan yang kuat atau jangan sampai semacam perusahaan dalam perusahaan,” imbuhnya.
Arief menilai, penjualan gas milik PGN mirip dengan ke pembelian minyak di Pertamina yang tidak langsung membeli ke National Oil Company( NOC) negara penghasil minyak. Tetapi melalu jasa trader atau broker di tingkat ke 3 atau 4 sehingga banyak fee yang harus dikeluarkan oleh Pertamina. “Bedanya kalau PGN sebagai penghasil produk gas Rugi tapi NOC justru untung dan labanya meningkat,” imbuhnya .
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menjelaskan, inefisiensi di PGN berdampak pada mahalnya harga gas. Dampaknya, banyak industri dalam negeri menjerit yang berakibat kurang kompetitifnya produk industri nasional sehingga kalah bersaing dipasar luar negeri.
Selain itu, akibat mahalnya harga gas menyebabkan hekangnya industri dari Indonesia ke negara lain yang harga energinya jauh lebih murah dari Indonesia. “Ini bentuk dari deindustrialisasi akibat bancaan yang terjadi di PGN,” tuturnya.
Lebih lanjut dia mengatakan akibat adanya dugaan bancaan di PGN ini pada akhirnya merugikan masyrakat. Karena harga gas PGN yang mahal maka produk jasa dan barang yang dihasilkan menjadi mahal. “Contohnya, harga Pupuk yang mahal akibat harga gas yang tinggi berdampak kesemua sektor seperti ancaman gagalnya swasembada pangan karena petani enggan bertani,” pungkasnya .
