JAKARTA-Anggota Pansus Hak Angket KPK di DPR Henry Yosodiningrat meminta agar lembaga antirasuah itu dibekukan. Permintaannya dilandasi temuan-temuan yang sudah didapat pansus angket sejauh ini.
Namun Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto meluruskan pernyataan koleganya itu yang menyebutkan partai tidak berada pada posisi meminta pembubaran atau pembekuan KPK.
“PDI Perjuangan menegaskan bahwa sejak awal angket KPK dijalankan sebagai bagian dari mekanisme pengawasan DPR guna meningkatkan kinerja KPK serta mendorong kerjasama antar lembaga penegak hukum sehingga efektivitas pemberantasan korupsi dapat ditingkatkan,” tegas Hasto dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (10/9).
Dia menegaskan, PDI Perjuangan tidak berada pada posisi meminta pembubaran atau pembekuan antirasuah itu.
Rekomendasi yang dipersiapkan Partai tetap bertitik tolak pada tugas KPK di dalam mencegah dan memberantas korupsi.
Baca juga: http://www.beritamoneter.com/jokowi-saya-tak-akan-biarkan-kpk-diperlemah/
Namun dengan kewenangan yang sangat besar, dan pengalaman dimasa sebelumnya terlihat bahwa KPK ternyata bisa dipengaruhi oleh kepentingan diluarnya.
“Atas dasar hal tersebut PDI Perjuangan menegaskan pentingnya penguatan pengawasan internal, termasuk mendorong akuntabilitas dalam keseluruhan proses hukum pemberantasan korupsi agar sesuai dengan standar operating procesure yang ada,” imbuhnya.
Mengingat kewenangan KPK yang sangat besar tersebut jelas Hasto maka mekanisme pengawasan yang efektif terhadap kinerja KPK niscaya penting.
Utamanya untuk memastikan pencegahan dan penegakan hukum yang berkeadilan dalam rangka pelembagaan budaya tertib hukum.
“Pada kesempatan yang sama, PDI Perjuangan menginstruksikan kepada seluruh anggota Pansus dari Fraksi PDI Perjuangan untuk lebih mengedepankan berbagai gagasan positif terkait dengan fungsi pengawasan dan peningkatan kinerja KPK,” urainya.
Sebelumnya, anggota Pansus Hak Angket KPK di DPR Henry Yosodiningrat meminta agar KPK dibekukan. Permintaannya dilandasi temuan-temuan yang sudah didapat pansus angket sejauh ini.
“KPK tidak boleh berpolitik, ketika nanti, umpama ada wacana pemerintah bersama dengan DPR untuk merevisi UU, nggak usah sewot. DPR mesti mengundang instansi yang menggunakan UU itu. Sebagai pelaksana UU ya laksanakan UU yang sudah dibuat pemerintah bersama DPR,” ujar Henry.
Dia juga berharap pemerintah mau menerima rekomendasi yang diberikan pansus angket KPK. Termasuk apabila ada rekomendasi soal pembekuan KPK.
“Gimana kita bisa meyakinkan pemerintah, publik, bahwa temuan pansus ini adalah suatu keadaan yang harus diperbaiki. Siapapun yang dengar, mengetahui itu harus menerima. Rekomendasi dari kita apa misalnya, merevisi (UU KPK),” kata politikus PDIP itu.
