JAKARTA-Dorongan agar pemerintah Indonesia ikut mengurusi langsung proses haji di Arab Saudi semakin menguat. Langkah ini dilakukan karena setiap proses ibadah haji, Jemaah haji Indonesia kerap menjadi korban yang jumlahnya tak sedikit. Bahkan dari dua tragedi yang terjadi di proses haji tahun ini, baik tragedi crane atau Mina, korban jama’ah Indonesia cukup banyak. Sayangnya, keinginan beberapa negara termasuk Indonesia untuk terlibat mengrusi proses haji ternyata ditolak pemerintah Arab Saudi “Sebagai negara dengan kuota haji terbanyak, Indonesia perlu bersikap tegas terhadap tragedi Mina itu. Karena banyak kejadian di sana. Dari tahun 1975 sampai saat ini, ketika ada tragedi haji mayoritas terjadi di Mina dan Jamarat. Sehingga jika butuh pengamanan yang kuat Indonesia bisa terlibat,” tegas Wakil Ketua Komisi VIII DPR F-PKB, Malik Haramain saat diskusi Tragedi Mina: Momentum Menata Ulang Penyelenggaraan Haji di DPP PKB, Jakarta, Kamis (1/10).
Posisi Indonesia untuk menawarkan diri membantu proses haji ini penting, karena Indonesia yang memiliki kuota terbanyak. Setelah itu Pakistan, India, dan Bangladesh. Ini agar proses haji semakin aman dan nyaman. “Kita minta ke Saudi agar mau melibatkan negara itu, terutama Indonesia,” ujarnya.
Apalagi, kata dia, Presiden Joko Widodo berhasil melobi pemerintah Saudi. Sehingga untuk tahun haji 2016 akan ditambah kuotanya sebanyak 20 ribu. “Tahun ini kuota kita mencapai 168 ribu jama’ah dan tahun depan menjadi 188 ribu. Idealnya sih jama’ah kita sebanyak 220 ribu,” ungkap dia dengan menambahkan pihak DPR tengah menyempurnakan regulasi haji yang antara lain akan melarang ibadah haji berkali-kali.
Di tempat yang sama, mantan Dirjen Haji dan Umroh Kementerian Agama, Anggito Abimanyu menegaskan, Indonesia memang perlu terlibat untuk memperbaiki proses haji. Sewaktu menjadi Dirjen, Anggito mengaku pernah menawarkan ke pemerintah Saudi untuk membuat standar, khususnya untuk prosesi haji di Mina dan Jamarat. “Karena selama berpuluh-puluh tahun i posisi pemondokan jama’ah Indonesia terjauh dari Mina. Kenapa kita tidak di posisi yang terdekat? Sehingga pelayanannya menjadi lebih baik,” tegasnya.
“Cuma masalahnya pemerintah Saudi jika diajak dialog selalu monolog tidak ada proses diskusi. Mereka menyampaikan sehabis itu langsung pergi,” imbuhnya.
Menurutnya, permasalahan krusial prosesi haji memang terjadi di tanggal 10 Dzulhijjah dimana sebanyak 2,5 juta jama’ah akan berkumpul di Mina. Sehingga terjadi penumpukan. “Sebenarnya agar tidak menumpuk ada caranya, antara lain untuk jama’ah haji yang non kuota yang merupakan tamu negara itu diatur. Bisa dilakukan secara multilatetal antar banyak negara,” tegasnya.
Namun terhadap Kementerian Agama sendiri, agar terjadi proses haji yang lancar dan aman, dia menyarankan agar para Petugas Pelaksanaan Ibadah Haji (PPIH) agar menjalankan tugasnya dengan baik. Mereka tidak perlu ikut melaksanakan ibadah haji, tapi tetap melayani para jama’ah. (TMY)
