JAKARTA-Pelaksaan ujian nasional (UN) 2013 yang mengalami masalah di sejumlah propinsi dinilai sebagai sebuah tantangan besar. Namun penyelesaian masalah dan tanggungjawab UN yang tak kondusif ini bukan dengan cara mundur dari jabatan menteri. “Jangan lah. Saya lihat tekad Pak Nuh luar biasa. Dia harus berhadapan dengan resiko, tapi bukan harus mundur,” kata Ketua Ketua MPR Taufiq Kiemas di Jakarta,Selasa,(16/4).
Lebih lanjut Taufiq, malah memberikan apresiasi kepada kepada jajaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atas berbagai upaya pelaksanaan UN. Meski materi soal UN datang terlambat dari percetakan. Kemudian dikirim secepatnya ke sekolah-sekolah di pedalaman.
Memang tidak semua sekolah akhirnya bisa memulai hari pertama UN pada Senin kemarin, namun menurut Taufiq masalah tersebut dapat dipahami. “Ini masalah logistik, masih bisa ditoleransi,” tegasnya.
Bahkan Taufiq meragukan seorang Nuh, Mendibud melakukan manipulasi. “Saya rasa Pak Nuh nggak mungkin memanipulasi tender,” ujarnya
Ditempat terpisah, Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Musliar Kasim mengaku mendapat kritik banyak pihak akibat penundaan ini. Namun Kemendikbud bersedia anggaran program UN tahun ini diaudit. “Kita bersedia, perintah Presiden khusus untuk keterlambatan ini, investigasi baik oleh internal melalui Inspektorat Jenderal Kemendikbud kemudian oleh BPKP dan BPK,” ungkapnya.
Bahkan Musliar menegaskan pihaknya tidak keberatan untuk diaudit secara terbuka. Apalagi pelaksanaan UN ini menggunakan dana APBN. “Soal audit selalu dilakukan terkait pengelolaan keuangan negara. Kami membuka diri untuk investigasi siapa berbuat harus menanggung,” tegasnya
Musliar mengatakan melihat dari permasalahan UN tahun ini, bisa jadi pencetakan lembar soal dan jawaban akan diserahkan kepada setiap daerah. Namun ini masih perlu dievaluasi. “Terbuka untuk siapa saja yang ingin untuk lelang, seperti perusahaan mengerjakan DKI ini berpusat di Surabaya, dicetak di Surabaya dikirim ke sini tidak ada kendala. Ada di Solo, ada di Semarang. Bukan transportasi jadi halangan, ini kesalahan perusahaan yang mungkin tidak antisipasi soal yang banyak, ” cetusnya.
Terkait PT Ghalia Indonesia Printing yang mengalami keterlambatan dalam pencetakan sehingga mempengaruhi proses UN, Musliar mengatakan pihaknya masih akan mengivestigasi hal itu. “Saya tidak menjawab ini untuk dipolemik, karena 5 perusahan lain kenapa tidak terlambat. Mudah-mudahan itu tidak menjadi alasan (PT Ghalia) untuk terlambat,” jelas Musliar.
Menurut Mantan Rektor Universitas Andalas ini menjelaskan ada aturan main soal ketidakkomitmen soal percetakan. “Kalau sudah wanprestasi, dalam ketentuan ada 2 tahun tidak boleh ikut tender ini tergantung saran investigasi kalau kesalahan fatal tergantung hasil investigasi semua internal BPKP,” tuturnya.
