JAKARTA- Presiden Joko Widodo menunjuk Jenderal (Purn) TNI, Wiranto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) baru menggantikan Luhut Binsar Pandjaitan. Ketua Umum Partai Hanura ini dianggap mampu mengatasi masalah keamanan karena segudang pengalamannya.
Apalagi, Wiranto pernah menjabat sebagai Menhankam Pangab saat kondisi politik Indonesia tengah terguncang pada 1998. “Beliau teruji dan berpengalaman ketika periode sangat penting, transisi masa Orde Baru ke Reformasi. Saat itu menjabat Menhankam Pangab dan mampu mengawal proses perubahan itu,” ujar Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (27/7).
Usai dilantik, Wiranto langsung diberi Sejumlah tugas oleh Jokowi. Dia diminta memaparkan reformasi hukum di berbagai bidang dalam waktu satu minggu. “Saya minta Menko Polhukam Pak Wiranto untuk mulai mempresentasikan minggu depan, baik yang berkaitan dengan legislasi nasional dan di daerah,” katanya.
Namun keputusan Presiden Jokowi ini diprotes keras. Sejumlah aktifis Hak Asasi Manusia (HAM) menilai terpilihnya Wiranto mengindikasikan Presiden Jokowi mengabaikan isu HAM dalam merombak cabinet. “ Jokowi sama sekali tidak mempertimbangkan isu penuntasan pelanggaran HAM masa lalu sebagai variabel berpengaruh,” ujar Ketua Setara Institute, Hendardi di Jakarta, Rabu (27/7).
Padahal jelasnya posisi Wiranto sebagai Menkopolhukam akan menentukan kinerja Kementerian, Kejaksaan, dan Kepolisian terkait politik hukum dan keamanan.
Menurutnya, kehadiran Wiranto dalam kabinet hanya akan mempertebal impuntas pelanggaran HAM karena sulit bagi Wiranto memprakarsai penuntasan pelanggaran HAM berat. Sementara Ketua Umum Hanura ini diduga terkait dengan peristiwa- peristiwa itu.
Bahkan dugaan keterlibatannya cukup jelas dalam laporan-laporan yang disusun Komnas HAM. “Saya termasuk yang pesimistis atas masa depan penuntasan pelanggaran HAM yang adil. Janji-janji Jokowi yang terang benderang tertuang dalam Nawacita, besar kemungkinan akan menemui jalan buntu,” tuturnya.
Sekarang rakyat pasti memahami bahwa isu HAM hanya menjadi komoditas politik Jokowi untuk menundukkan lawan politik saat berkontes dalam Pilpres 2014 dan akan berulang pada Pilpres 2019.
