JAKARTA-Masyarakat mengkritisi alokasi anggaran Kepolisian yang lebih banyak dialokasikan untuk belanja pegawai, yakni sebesar 50%. Sementara pelayanan dan perlindungan hanya dibawah 25% saja. “Besarnya belanja pegawai berarti berbanding lurus dengan personil polisi yang terus meningkat. Karena itu, menjadi tugas Komjen Tito ke depan setelah menjadi Kapolri, yaitu mengurangi personil polisi agar alokasi anggaran bisa diperuntukan untuk pelayanan publik,” kata Direktur eksekutif Center for Budged Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi dalam siaran persnya di Jakarta, Rabu (22/6/2016).
Uchok mengingatkan ketidakberhasilan pengurangan anggaran belanja pegawai akan memiliki dampak negatif. “Kalau Tito tidak mampu mengurangi personil kepolisian, maka akan terganggu hubungan tidak sehat antara polisi dengan TNI. Karena polisi bisa dinilai sedang mempersiapkan perang dengan TNI agar mereka takluk dan tunduk kepada polisi,” tambahnya.
Maka itu, lanjut Uchok, pihaknya meminta Presiden Jokowi melakukan monitoring dan evaluasi kepada program program reformasi yang dilakukan Tito setiap tahun sekali. “Kalau dalam setahun tidak melakukan reformasi, lebih baik Jokowi cabut mandat atau dipecat saja,” ucapnya.
Menurut Uchok, hari ini figur Tito seolah sosok yang sempurna, cerdas, nyaris tanpa cacat. Seorang polisi yang berpendidikan tinggi dan memiliki karir serta prestasi cemerlang. Bahkan seolah menenggalamkan figur Hoegeng sebagai polisi yang sederhana, jujur dan bersih.
Meski Tito memiliki prestasi cemerlang, lanjut Uchok, pihaknya pesimis reformasi internal kepolisian bisa berjalan mulus. Karena harus punya keberanian dan nyali tinggi untuk menghapus praktek pratek tradisi polisi yang identik dangan pemeras, pemalak, permainan kasus dan melakukan kekerasan fisik seenak saja kepada rakyat yg sering mengadakan demontrasi.
“Kita pesimis, Tito mampu mendesain polisi tidak dibawah presiden lagi, tapi sudah dibawah kementerian seperti TNI,” jelasnya. ***
