JAKARTA – Lebih dari 258 tokoh, baik yang berasal dari kalangan akademisi, tokoh agama dan kebudayaan serta aktivis social menyampaikan keprihatinan terhadap penanganan krisis ekologi dan sosial di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, kepada Presiden Joko Widodo.
Mereka yang tergabung dalam Forum Pengajar, Peneliti dan Pemerhati Agraria, Lingkungan dan Kebudayan berharap agar Presiden menyelamatkan lingkungan dan sumber daya alam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, dengan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk mencegah berlanjutnya krisis social dan ekologis melalui kebijakan yang progresif disertai implementasi yang tepat.
“Proyek-proyek pembangunan di Jawa, secara khusus industri semen, waduk, pembangkit listrik tenaga uap berbasis batubara, dan penambangan mineral lain masih belum memberikan keadilan lingkungan dan sosial pada rakyat khususnya masyarakat terdampak. Bahkan di beberapa tempat masih belum menghormati hak-hak rakyat atas tanah permukiman dan pertanian yang telah dikuasai turun-temurun,” koordinator Forum yang juga pengajar di Institut Pertanian Bogor (IPB) Soeryo Adiwibowo di Jakarta, Selasa (29/12).
Senada dengan Soeryo, Direktur Sajogyo Institute Eko Cahyono menjelaskan, salah satu contoh menyebabkan krisis ekologi dan menimbulkan ketidakadilan lingkungan adalah rencana pembangunan industri semen di Pegunungan Kendeng Utara yang menyebar di Kabupaten Rembang, Pati, dan Grobogan, serta di Gombong, Jawa Tengah.
Penambangan batu gamping untuk industri semen di Kabupaten Rembang mengancam keberlanjutan Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih. Padahal CAT tersebut merupakan kawasan lindung geologi dan kawasan resapan air terbesar yang memasok sumber-mata air yang ada di sekitarnya.
“Volume air yang dihasilkan oleh mata air-mata air yang ada di pegununungan karst ini dalam satu hari mencapai sekitar 51.840.000 liter air. 10% diantaranya dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat dan sisanya didistribusikan ke lahan pertanian,” terangnya.
