JAKARTA-Pemerintah menyiapkan 4551 fungsional pemeriksa dan penyidik Pajak guna mendukung pelaksanaan Tahun Penegakan Hukum 2016. Langkah ini merupakan bagian integral dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan mencapai penerimaan pajak yang optimal.
Hal ini disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu), Bambang Brodjonegoro saat memberikan sambutan dalam acara Pengarahan Direktur Jenderal Pajak dalam Rangka Tahun Penegakan Hukum 2016 yang dilaksanakan di Gedung Utama Kantor Pusat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Selasa (8/3).
Dalam sambutannya Menkeu meminta Ditjen Pajak untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum serta melakukan revitalisasi pemeriksaan dan penyidikan pajak. Hal ini penting sehingga memberikan kontribusi penerimaan yang optimal yang nantinya berujung pada peningkatan kepatuhan Wajib Pajak yang menghasilkan pertumbuhan penerimaan pajak yang berkelanjutan. “Sesuai Rencana Strategis Ditjen Pajak 2015-2019, tahun ini ditetapkan sebagai Tahun Penegakan Hukum,” terangnya.
Acara Pengarahan Dirjen Pajak ini akan dilaksanakan selama tiga hari dan melibatkan 4.551 fungsional pemeriksa dan penyidik pajak dari seluruh Indonesia dan dibagi dalam tiga tahap yang dilaksanakan dari 8 Maret hingga 11 Maret 2016.
Pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara dan untuk itu Ditjen Pajak mengajak seluruh masyarakat untuk mengambil bagian bergotong royong dalam mendanai pembangunan nasional dengan menghitung, membayar dan melaporkan pajak secara jujur dan akurat.
Untuk mengamankan penerimaan negara dan menindak tegas pelaku tindak pidana di bidang perpajakan, Ditjen Pajak terus melakukan berbagai upaya pelayanan, pengawasan dan penegakan hukum sambil terus menjalin kerjasama dengan institusi penegak hukum lain untuk mensukseskan upaya pemerintah mencapai penerimaan pajak yang optimal bagi Indonesia yang lebih baik karena #PajakMilikBersama.
