JAKARTA-Keyakinan publik akan perubahan yang lebih baik dibawah kendali pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) berada pada angka yang tinggi, tepatnya di angka 71.73%. Sementara yang melihat pesimis terhadap pemerintahan ini hanya berada di angka 14.11%. Adapun mereka yang belum memutuskan (undecided voters) sebesar 14.16%. Hal ini menjadi pertanda, tingkat kepercayaan dan harapan publik yang tinggi terhadap pemerintahan Jokowi-JK yang dilantik pada 20 Oktober mendatang. “Angka harapan publik terhadap pemerintahan Jokowi juga lebih besar di bandingkan dengan hasil perolehan suara Jokowi-JK yang sudah ditetapkan KPU (53.15%). Ini berarti semakin besar publik yang menaruh harapan terhadap pemerintahan Jokowi, melampaui dukungan yang diperolehnya saat menang pemilu presiden 2014. Artinya harapan publik bertambah besar. Pemilih Prabowo-Hatta pun mengalihkan dukungannya ke Jokowi-JK,” ujar peneliti LSI Rully Akbar saat merilis hasil survei di Kantor LSI, Jakarta Timur, Kamis (28/8).
Survei ini adalah survei terbaru LSI yang dilakukan di bulan Agustus, tepatnya pengumpulan data dikerjakan pada tanggal 23 – 27 Agustus 2014. Survei menggunakan 1200 responden di seluruh propinsi di Indonesia. Metode penarikan sampel adalah multistage random sampling dengan margin of error survei ini sebesar +/- 2.9%.
Menurutnya, masyarakat yang tinggal di pedesaan, pendidikan rendah, dan ekonomi lemah adalah segemen yang paling besar menaruh harapan terhadap pemerintahan Jokowi.
Untuk segmen kota dan desa, jelasnya masyarakat pedesaan lebih menaruh harapan dibandingkan dengan masyarakat pedesaan. Terbukti yang yakin akan ada perubahan lebih baik di pemerintahan Jokowi mencapai angka 74.07%, untuk di perkotaan angkanya sebesar 65,00%. Segmen pedesaan, ekonomi lemah, dan pendidikan rendah angka keyakinan terhadap perubahan yang lebih baik lebih tinggi dibandingkan dengan segmen lainnya hal ini karena basis dukungan dari jokowi adalah di segmen-segmen tersebut.
Dibandingkan dengan harapan publik ke pemerintahan SBY, pemerintahan Jokowi dibebani harapan yang lebih tinggi. Setelah ditetapkan menang satu putaran saja di tahun 2009 (Oktober), keyakinan atau harapan publik atas SBY diangka 68.50%. Sedangkan setelah resmi ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi di agustus 2014 harapan terhadap pemerintahan Jokowi di angka 71.73%. “Semakin tinggi harapan publik semakin mudah publik kecewa. Itu juga yang terjadi pada masa pemerintahan SBY. Enam bulan pemerintahan SBY periode ke dua angka kepuasan merosot pada angka 51,30%. Dalam waktu setahun angkanya merosot lagi ke 45.70%. Ini juga yang menjadi ancaman pemerintahan Jokowi,” ujarnya.
Dari riset kualitatif, empat hal yang dikhawatirkan menjadi ancaman pemerintahan Jokowi. Pertama, publik kwatir Jokowi-JK tidak bisa memenuhi janji kampanye secara cepat. Setidaknya ada dua janji yang diiklan luas di koran nasional pada saat kampanye dan ini tercatat di memori publik. Pertama, janji 100 hari setelah dilantik, yaitu menerbitkan tiga peraturan presiden (a) lebih memberdayakan wong cilik, lebih menumbuhkan ekonomi, serta lebih meratakan pertumbuhannya, (b) menyelamatkan uang rakyat dengan memberantas korupsi secara lebih efektif, (c) melindungi bhineka tunggal ika dengan lebih tegas untuk semua warga negara tanpa diskriminasi. Kedua, Janji 5 Kontrak Politik yang diperluas menjadi 9 Program Nyata yang berisi mengenai program-program pro-rakyat mulai dari menaikan gaji PNS sampai dengan pendidikan dan kesehatan gratis.
Kedua, publik kwatir Jokowi-JK menjadi Lame-duck president : menjadi presiden yang lumpuh karena mayoritas parlemen dikuasai oleh koalisi merah putih. Programnya macet di parlemen. 45,60 % publik menyakini bahwa program-program pemerintah jokowi akan terhambat di DPR jika DPR didominasi koalisi merah putih. Ada 31,09 % yang percaya bahwa programnya tidak akan dihambat.
Ketiga, ujian kenaikan harga BBM. Dalam perjalanan sejarah, kenaikan harga bbm selalu menuai sentimen negatif dari publik. Pemerintahan SBY sudah mengalaminya, dimana ada kenaikan BBM maka tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan SBY turun. Hal ini juga sangat mungkin terjadi pada pemerintahan Jokowi. Terlebih, PDIP selama ini dikenal sebagai partai yang membela wong cilik dan menentang setiap kenaikan BBM. Saat ini masyarakat yang setuju kenaikan BBM berada di angka 21.46%, dan yang tidak menyetujui sebesar 73.17%. angka yang menolak kenaikan BBM akan menjadi ancaman besar untuk tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi. Padahal secara rasionalitas ekonomi, kenaikan BBM diperlukan.
Keempat, publik kwatir Kabinet Jokowi-JK Tidak Meyakinkan: Terlalu Banyak Kompromi Politik. Partai pengusung Jokowi – JK tentu berharap ada kadernya yang duduk di pemerintahan. Belum lagi kemungkinan ada partai lain yang bergabung dengan konsesi kursi menteri. Kabinet pada akhirnya akan mencoba melakukan komproni dan kabinet yang terbentuk hasilnya tidak akan maksimal dari ukuran kompetensinya.
