Perlu Benahi Tiga Faktor Untuk Dongkrak Elektabilitas Parpol KIB

Jumat 28 Okt 2022, 9 : 30 pm
KIB
Para Ketum parpal hadir dalam HUT Golkar di Expo JIEX, Kemayoran

JAKARTA- Survei Litbang Kompas menunjukkan perolehan suara partai anggota Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) mengalami penurunan jika pemilu dilakukan saat ini.

KIB merupakan koalisi yang terdiri dari Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Amanat Nasional (PAN).

 

Dalam survei tersebut, Golkar keluar dari tiga besar papan atas dengan hanya memperoleh 7,9 persen suara.

Padahal pada survei yang sama Juni 2022 lalu, Golkar mendapat suara 10,3 persen.

Posisi Golkar oleh Partai Demokrat dengan elektabilitas 14 persen.

Sedangkan PAN yang memperoleh 3,6 persen pada survei Juni juga mengalami penurunan suara menjadi 3,1 persen. PPP hanya memperoleh 1,7 persen suara.

Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa menilai penurunan itu disebabkan oleh beberapa faktor.

Pertama, KIB hingga saat ini belum memajang nama calon presiden (capres) dan cawapres yang bakal didukung pada Pilpres 2024.

Sehingga partai anggota koalisi tidak mendapat keuntungan dari efek ekor jas (coat-tail effect).

“Pertama tentu sampai hari ini KIB belum menentukan siapa figur untuk dapat layak dicalonkan capres atau cawapres. Apa implikasinya? implikasinya adalah terhadap coat-tail effect. Ini tidak bisa didapatkan oleh KIB karena notabenenya mereka belum punya calon,” tegas Herry, pada Jumat (28/10/2022).

Faktor berikutnya adalah kemiripan ceruk elektoral.

Herry menjelaskan ketiga partai anggota KIB berbagai suara di ceruk yang sama yakni segmen pendukung pemerintah.

Komentar

Your email address will not be published.

Don't Miss

Mengenal Lebih Dekat Sosok Masyita Crystallin, Ekonom Bank DBS Indonesia

Angka pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berada di atas 5% dinilai
diskusi yang digelar Koordinatoriat Wartawan Parlemen bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR dengan tema “RUU EBT untuk Pengembangan Energi Baru Terbarukan Adil dan Berkelanjutan

Pembahasan RUU EBT Lambat, Pengamat Duga Kepentingan Oligarki Terganggu

JAKARTA-Lambatnya pembahasan Rancangan Undang-undang Energi Baru Terbarukan (RUU EBT) dan