JAKARTA-Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti rendahnya pengguna jasa Bandara Kertajati meskipun sudah memiliki fasilitas yang sangat baik.
Bahkan fasilitas penerbangan itu telah bisa didarati oleh banyak pesawat berbadan lebar, termasuk pesawat kargo jenis Antonov.
“Hal ini menjadi pembahasan penting tadi dengan Garuda Indonesia, Angkasa Pura, Air Nav, dan Pimpinan Bandara Kertajati. Esensinya adalah ini akan diapakan ke depannya dengan keterbatasan-keterbatasan kunjungan penumpang yang rata-rata perhari hanya 1500 orang,” katanya dalam keterangan resminya, Rabu (21/2/2024).
Dia juga menyayangkan belum optimalnya fungsi bandara tersebut meski sudah dibuka rute-rute yang potensial untuk ke Kalimantan Timur, Balikpapan, dan Bali.
Bahkan dalam sepekan ada dua kali angkutan umrah melalui Kuala Lumpur, Malaysia.
Menurutnya, proyek bandara ini menjadi sangat strategis apabila sejak awal tujuan penutupan Bandara Husein Sastranegara adalah untuk bisa menggiring para pengguna jasa penerbangan ke Bandara Kertajati.
“Saya kira harus dicarikan solusi apakah kondisi itu dikarenakan kurang sosialisasi, aksesibilitas, maupun pengetahuan masyarakat terkait penggunaan bandara. Bahkan ke depan saya usulkan bagaimana antar instansi berkolaborasi untuk melahirkan kebijakan bahwa seluruh penerbangan umrah dan haji dipindahkan ke Kertajati,” imbuhnya.
Herman menambahkan, mungkin saja nanti untuk penumpang dari kawasan ataupun seluruh Jawa Barat dan Jawa Tengah bagian barat bisa menggunakan Bandara Kertajati.
Akan, tetapi dia mengingatkan pentingnya memperhatikan kaitannya harga bahan bakar Avtur.
Menurutnya, harga Avtur di sini lebih mahal daripada harga Avtur di Cengkareng.
Padahal transportasi bahan bakar it ke Kertajati sebetulnya lebih dekat karena berasal dari Balongan.
Akan tetapi bisa saja karena penggunaanya sedikit sehingga harganya lebih mahal, kata politisi Fraksi Partai Demokrat DPR itu.
Dengan lebih mahal dan tingginya harga Avtur tersebut, lanjutnya, maka sangat berpengaruh terhadap harga tiket sebagai instrumen untuk menggunakan transportasi udara.
Hal itulah yang seharusnya menjadi bahan pertimbangan ke depannya bahwa Pertamina harus memberikan harga yang sama sehingga sangat berpengaruh terhadap harga tiket di seluruh bandara yang ada,” katanya.
Objek kedua yang juga dibahas dalam pertemuan Komisi VI DPR RI dengan stakeholder terkait pada kesempatan kunjungan kerja reses kali ini adalah mengenai keselamatan transportasi kereta api.
Terkait hal itu dia mengaku telah membahas secara mendalam terkait banyaknya perlintasan sebidang yang sampai saat ini belum ada pintunya.
“Apakah ke depan akan digunakan pintu-pintu otomatis atau pintu yang lebih efisien, namun ini harus dibicarakan, karena juga ini menyangkut persoalan keselamatan masyarakat. Dan tadi dibicarakan, bagaimana mendahulukan keselamatan yang ada dalam kereta atau di darat, sementara dua-duanya sebetulnya memiliki hak yang sama atas keselamatannya,” pungkasnya.***
