JAKARTA-Direktorat Jendral Pajak (DJP) menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding – MoU) dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nota Kesepahaman ini dibuat untuk meningkatkan hubungan kerjasama Kementerian Keuangan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pelaksanaan tugas dan wewenang secara lebih komprehensif sebagai upaya untuk mendorong terwujudnya tata kelola yang baik dan pemerintahan yang bersih.
Pejabat Pengganti DirekturPenyuluhan, Pelayanan dan Humas, Wahju K. Tumakaka menjelaskan nota Kesepahaman tersebut meliputi:sosialisasi peraturan, kebijakan, serta kewenangan tugas dan fungsi masing-masing pihak, pengamanan penerimaan negara dan pengamanan/pemulihan/penyelamatan/penggunaan asset negara, Penegakan hukum di bidang Perpajakan, Bea Cukai, Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Kekayaan Negara, Pengurusan Piutang dan Lelang serta bidang Keuangan Negara Lainnya; tindak lanjut hasil pemeriksaan pegawai yang terindikasi tindak pidana, rencana pemanggilan, permintaan keterangan, pengumpulan bukti; dan dukungan kelancaran tugas dan fungsi pengelolaan Keuangan Negara.
Acara sosialisasi ini merupakan rangkaian sosialisasi yang sebelumnya telah dilaksanakan yang melibatkan unit-unit instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.“Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan dapat menciptakan koordinasi dan kerjasama yang lebih kuat dan terpadu antara Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia terutama dalam hal penegakan hukum,” pungkasnya.
