JAKARTA-Indonesia sedang menghadapi tantangan besar pelemahan ekonomi dan krisis yang berkepanjangan. Penyebabnya, kerapuhan arsitektur perekonomian Indonesia di berbagai bidang hasil karya para arsitek ekonomi yang berorientasi pragmatis dan pro Barat. “Tentu masalah kita, khusus di bidang ekonomi terlalu banyak. Warisan masa lalu telah merusak modal sosial dan ekonomi yang kita punya,” ujar pengamat ekonomi, Dani Setiawan kepada www.beritamoneter.com di Jakarta, Jumat (14/8).
Dia melihat, terjadinya disorientasi arah kebijakan ekonomi pemerintah. Indikasinya, tidak ada penentuan skala prirotas kebijaknya. “Mestinya, ada prioritas yang harus dipilih. Misalnya bagaimana meningkatkan daya saing ekonomi nasional dengan memuliakan pilar ekonomi nasional seperti koperasi, UKM dan BUMN,” tutur Direktur Koalisi Anti Utang ini.
Seharusnya kata Dani, kebijakan fiskal pemerintah harus mengarah pada penguatan ekonomi nasional. Langkah yang ditempuh dengan memberikan dukungan permodalan. Hal ini disertai pembenahan sumber daya manusia dan promosi perdagangan yang kuat. “Dan yang tidak kalah pentingnya, hentikan pemotongan-pemotongan subsidi bagi rakyat,” tegasnya.
Pembenahan ekonomi jelasnya harus disertai dengan perbaikan truktur produksi. Lahan-lahan pertanian dan perkebunan harus didistribusikan kepada rakyat untuk meningkatkan produksi. “Tapi koordinasi dengan otoritas moneter juga perlu dijaga agar beban ekonomi ini tidak hanya menjadi tanggungan otoritas fiskal,” sarannya.
Menurutnya, otoritas moneter harus berperan aktif agar usaha-usaha rakyat bisa mendapat akses permodalan yang murah dan baik. “Nilai tukar terjaga,” jelasnya.
