JAKARTA-Pemerintah dan DPR RI saat ini sedang membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Redio dan Televisi Republik Indonesia (RUU RTRI). Karena itu misi yang lembaga ini sangat berat ketimbang misi lembaga penyiaran komersial yang lebih mengutamakan aspek komersial. “Saya mengusulkan, agar dalam UU RTRI atau aturan turunannya, mengatur honor produser dan tim keratif di TVRI bukan berdasarkan PMK (Peraturan Menteri Keuangan), tapi dibuat standar sendiri,” kata kata Direktur Program dan Produksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI), Kabul Budiono, pada diskusi “Forum Legislasi: RUU RTRI” di gedung DPR, Jakarta, Selasa (31/5/2016).
Lebih jauh Kabul menambahkan siaran publik dari RRI dan TVRI adalah bagian dari industri kreatif yang berkembang dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Karena itu, Kabul mengusulkan, agar anggaran RRI dan TVRI, dapat dievaluasi setiap dua tahun.
Selain itu, kata Kabul, masyarakat meminta tidak menjadikan RRI dan TVRI sepenuhnya sebagai corong Pemerintah. “Saya mengimbau agar LPP RRI dan TVRI menjadi lembaga penyiaran yang seluruhnya tidak sebagai corong Pemerintah meskipun anggarannya bersumber dari APBN,” ujarnya
Menurut Kabul, RRI dan TVRI sebagai lembaga penyiaran publik memiliki misi melakukan siaran-siaran yang berkonten edukasi dan nasionalisme terutama di daerah terpencil dan perbatasan, dengan tidak mengutamakan komersioal.
Sementara anggota Komisi I DPR RI, Arief Suditomo mengatakan, rencana penggabungan dua lembaga penyiaran publik, RRI dan TVRI menjadi RTRI, misinya adalah sebagai lembaga penyiaran negara guna mengimbangi siaran-siaran dari lembaga penyiaran asing dalam konteks menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Saat ini banyak siaran dari asing yang masuk ke Indonesia dan dinikmati masyarakat Indonesia langsung di rumah-rumah penduduk. Gencarnya siaran televisi asing ini dapat mempengaruhi pola pikir, sikap, dan perilaku, masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda,” kata Arief.
Nurjaman Muchtar menilai pudarnya TVRI pasca reformasi itu disebabkan TVRI identik dengan suara pemerintah. Karena itu TVRI harus lebih kreatif di era digital dan web saat ini. Kalau swasta itu bagaikan lingkaran setan. “Kalau ratingnya tinggi, maka iklannya akan banyak, kalau iklannya banyak maka akan mendatangkan uang banyak, dan kalau uangnya besar, maka akan kreatif untuk mengembangkan program-program TV,” pungkasnya. ***aec
