Oleh: Salamuddin Daeng
Sebetulnya, sejak tahun 2019, ekonomi Indonesia sudah menuju resesi. Pertumbuhan ekonomi yang stagnan dan cenderung menurun.
Seharusnya sejak 2019 tersebut pemerintah harus terfokus membenahi ekonomi pada lapisan bawah masyarakat kita, yakni petani, UMKM, koperasi, memperkuat daya beli melalui instrumen subsidi dan insentif pada seluruh lini ekonomi.
Namun hal ini tidak dilakukan.
Tim ekonomi yang buruk, rangkap jabatan, konflik kepentingan dalam lingkaran oligarki, dan para pejabat publik yang tersandera oligarki.
Dalam bidang ekonomi, pemicu utamanya adalah penurunan harga komoditas minyak, batubara dan komoditas lainnya yang merupakan andalan ekspor.
Pada bagian lain konsumsi terus menurun karena daya beli masyarakat yang melemah.
Banyak PHK, pengangguran dan kondisi petani yang tidak membaik karena dihajar barang impor, banyak industri yang gulung tikar.
Pemerintah sejak semua kelihatan tidak berbuat banyak. Hanya menonton keadaan yang terus memburuk.
Kemampuan pemerintah dalam melakukan countercyclical economic policy tidak ada dikarenakan kondisi APBN yang makin sulit, defisit terus melebar, anggaran negara tekor karena sangat bergantung pada minyak dan batubara serta komoditas.
Datangnya covid makin memperburuk keadaan dikarenakan covid menyerang ekonomi secara significant, harga komoditas makin memburuk, aktivitas ekonomi melemah, konsumsi melemah.
Bagian terburuk di saat covid adalah APBN yang minus. Kemampuan belanja pemerintah menurun drastis dikarenakan penerimaan pajak dan PNBP tekor.
Target pemerintah untuk menambah utang hingga Rp. 1039 triliun sangat tidak mungkin terealisasi.
Global bond tidak laku sebagaimana yang diharapkan. Sementara pinjaman bilateral dan multilateral makin sulit.
Pemerintah membuat blunder dengan berbagai kebijakan yang keliru, mulai dari tax amnesti yang gagal, mega proyek listrik gagal, mega proyek kilang gagal, pemindahan ibukota gagal dan lain sebagainya.
Proposal pemerintah seperti revisi UU melalui Omnibus Law malah ditolak oleh bank dunia. Dianggap merugikan ekonomi.
Selain itu Omnibus Law makin menambah inkonsistensi kebijakan, ketidakpastian hukum, dan ketidaktaatan pada regulasi yang telah dibuat pemerintah sendiri.
Perubahan formasi tim ekonomi yang baru baru dibuat oleh pemerintah tanpa disertai dukungan regulasi angaran dan personel yang kompeten.
Ketua Tim Pemulihan Ekonomi di tangan Menko Perekonomian dan Ketua Pelaksana Menteri BUMN makin membuat runyam karena tidak diatur dalam protokol penanganan krisis utamanya Perpu No 1 2020 dan UU No 2 Tahun 2020 serta Perpres dan PP tentang penanganan krisis akibat covid.
Pelemahan ekonomi hasil release BPS merupakan lampu merah bagi pemerintahan Jokowi, terutama akan berdampak pada makin memburuknya keadaan APBN karena tingkat penerimaan negara akan lebih rendah lagi.
Bulan bulan mendatang yang harus diwaspadai adalah APBN yang gagal. Artinya pemerintahan tidak lagi ada uang untuk membiayai aparatur penyelenggara negara.
Penulis adalah Pengamat Ekonomi Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) di Jakarta
