Kebijakan Fiskal Fleksibel Hadapi Pandemi

Thursday 17 Jun 2021, 5 : 54 pm
by
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara

JAKARTA-Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menekankan pentingnya kebijakan fiskal yang fleksibel dalam menghadapi pandemi Covid 19.

Salah satu prioritasnya adalah fleksibilitas implementasi pelaksanaan anggaran.

“Pelaksanaan anggaran sangat fleksibel. Misalnya, kita bisa menambah bantuan sosial karena saat ini banyak masyarakat yang membutuhkan. Tetapi itu bukan berarti meningkatkan belanja pemerintah secara keseluruhan. Kami melakukan prioritas ulang belanja,” kata Wamenkeu dalam acara “A Virtual Launch of Indonesia Economic Prospects June 2021 Report”, Kamis (17/06).

Fleksibilitas kebijakan fiskal bukan berarti terus menerus dengan defisit yang lebih tinggi atau mengubah defisit dari satu hari ke hari lainnya.

Banyak program dapat muncul dan pemerintah harus melakukan diskusi tentang rekomendasi kebijakan yang berbeda dan mungkin berdampak fiskal.

“Kebijakan fiskal harus fleksibel karena konsumsi bisa naik, tapi bisa turun sangat cepat, demikian juga dengan investasi, ekspor, dan impor. Jadi, kebijakan fiskal harus sangat fleksibel. Bagaimana kita harus melakukan respon fiskal tidak berarti kita terus menambah pengeluaran. Sangat penting untuk memiliki a good sense of priorities,” ujar Wamenkeu.

Pemerintah tidak bisa memastikan kapan pandemi Covid 19 akan berakhir dan bagaimana dampaknya kepada perekonomian ke depan.

Wamenkeu meyakinkan bahwa fiskal akan sangat siap untuk tetap fleksibel dengan menjaga keutuhan anggaran secara keseluruhan.

“Kami berharap dapat mempertahankan dan secara bertahap pertumbuhan ekonomi akan pulih, defisit fiskal akan terus turun. Kami berharap penurunan defisit fiskal terjadi bersamaan dengan peningkatan konsumsi dan investasi sehingga akan mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan,” tutup Wamenkeu

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Don't Miss

PUPR Targetkan 29 Bendungan Selesai Sampai Akhir 2019

JAKARTA- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada periode

Setelah Nikel, Jokowi Bakal Stop Ekspor Bahan Mentah Bauksit, Tembaga dan Timah

JAKARTA-Setelah sukses menghentikan ekspor raw material nikel yang dinilai mampu