JAKARTA -PT Freeport Indonesia diminta lebih memperhatikan nasib masyarakat Papua. Karena itu perusahaan tambang asal AS itu didesak membangun smelter tembaga katoda di Papua. “Jadi tak ada alasan bagi Freeport untuk tidak membangun di Papua,” kata anggota Komisi VII DPR Toni Wardoyo di Jakarta, Jumat (23/1/2015).
Lebih jauh anggota fraksi PDI Perjuangan itu menyayangkan keputusan PT Freeport membangunan smelter di Gresik, bukan di Papua. Keputusan itu jelas tidak mempertimbangkan aspek psikologis masyarakat Papua. “Ini tak ada niat untuk memperbaiki perekonomian masyarakat Papua yang selama ini hanya menanggung dampak dari pencemaran lingkungan,” ujar anggota dewan dari Dapil Papua.
Menurut Toni, masyarakat Papua harusnya menikmati kekayaan alam yang dimiliki untuk membangun dan meningkatkan taraf hidupnya agar lebih sejahtera. “Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mestinya mendorong pembangunan smelter tetap di Papua, bukan di Gresik” ucap dia.
Dikatakan Tony, pembangunan smelter akan lebih efisien jika dekat dengan lokasi tambang. Dengan begitu bisa membantu mempercepat perekonomian daerah serta membuka lapangan pekerjaan bagi penduduk setempat.
Sementara itu Gubernur Gubernur Papua Lukas Enembe menolak keras rencana pembangunan smelter di Gresik, Jawa Timur. “Selama ini rakyat Papua justru miskin dan tertinggal akibat kekayaan PT. Freeport dibawa ke luar negeri khususnya Amerika Serikat,” terangnya.
Pembangunan smelter di Gresik diperkirakan akan menghabiskan anggaran sebesar Rp 7 triliun, sedangkan masyarakat Papua hanya mendapatkan Rp 300 miliar. Karena itu, pemerintah diminta tidak tutup mata dengan kebijakan Freeport Indonesia.
Dalam konteks itu kata Enembe, setiap investasi asing dan dalam negeri di Indonesia khususnya di tanah air Papua wajib menghadirkan keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran yang berkelanjutan bagi rakyat Papua. “Jadi, kami mendesak Freeport Indonesia dan Freeport McMoran Inc untuk taat dan patuh dengan platform dasar ekonomi Indonesia, yang wajib melakukan hilirisasi pengolahan tambang di Indonesia, dan melarang bahan mentah yang tidak bernilai tambah bagi Indonesia, khususnya untuk tanah Papua,” ujarnya.
Karena itu, rakyat Papua menolak keras rencana Freeport Indonesia untuk membangun smelter di luar Provinsi Papua. Hampir 50 tahun Freeport hanya mengekspor bahan mentah dan tidak memiliki iktikad baik untuk membangun integrasi industri pengolaan di tanah tanah Papua.
Dikatakan, pemerintahan daerah Provinsi Papua memiliki posisi dasar bahwa perlunya integrasi industri smelter yang terpadu di kawasan-kawasan potensial di Papua yang dapat menggerakkan ekonomi lokal Papua, mengentaskan kemiskinan yang parah, membuka lapangan kerja dan menguatkan kapasitas fiskal Papua. “Maka, wajib hukumnya untuk membangun smelter di wilayah Papua, dan bukannya smelter di Gresik, Jawa Timur. Alasan ketidakadaan infrastruktur di Papua sangat tidak beralasan, karena selama ini Freeport tidak memiliki komitmen yang serius dan setengah hati untuk membangun rakyat Papua,” ungkapnya.
Dengan demikian, pihaknya meminta pemerintah pusat agar wajib mengikutsertakan rakyat Papua, khususnya Pemda Papua, DPRD, dan MRP dalam proses re-negosiasi PT. Freeport Indonesia agar terwujud jalan tengah atau ‘win-win solution’ bagi pemerintah, Pemda Papua, Freeport Indonesia dan rakyat Papua.
Untuk mewujudkan integrasi industri smelter di wilayah Papua tersebut, Lukas Enembe meminta pemerintah pusat menerbitkan paket kebijakan khusus untuk Papua yang berisi kemudahan investasi, insentif fiskal dan non fiskal, akses permodalan, terobosan peraturan kementerian yang menghambat, dan dukungan infrastruktur dasar dari kementerian-kementerian dalam APBN dan dukungan BUMN teknis terkait. “Kami meminta dukungan sosial politik dari DPR RI dan DPD RI agar mengawal para kementerian teknis dan Freeport Indonesia di dalam mewujudkan integrasi industri smelter di tanah Papua. Itu bagian dari realisasi dari janji para pendiri bangsa agar bumi, air, dan kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat, khususnya rakyat Papua dalam wadah NKRI,” pungkasnya. (ec)
