Oleh: Saiful Huda Ems
Menurut data dari hasil investigasi tim Capres Ganjar Pranowo, dari 100 % persenjataan TNI yang dipesan dan dibeli di masa Pemerintahan Jokowi, 87 % ada atau sudah datang di masa Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu.
Sedangkan di masa Menhan Prabowo yang dipesan dan dibeli hanya ada atau yang sudah datang baru 13 % saja (Bus Master yang bekas dan hibah, lalu Falcon 7 dan Falcon 8).
Itupun bukan alat persenjataan semua melainkan sebagian alat angkut.
Lah kalau seperti ini lantas kerja dan prestasi Menhan Prabowo apa saja?
Masak anggaran ratusan triliun rupiah untuk Kementerian Pertahanan (Kemenhan) hasilnya hanya begitu saja?
Kemana larinya anggaran ratusan triliun rupiah untuk Kemenhan?
Bagaimana dengan pertanggung jawaban Menhan Prabowo?
Apakah karena ini kemudian Menhan Prabowo tidak mau terbuka mengungkap data saat ditantang buka-bukaan data oleh Capres Ganjar Pranowo di acara Debat Capres III?.
Wajar saja jika menurut Prabowo sendiri, Menkeu Sri Mulyani tidak mau menyetujui sebagian anggaran yang telah diajukan oleh Menhan Prabowo, hingga Prabowo pernah marah-marah dan mengatakan ada menteri Neo Lib segala.
Padahal ini masalahnya bukan Neo Lib-Liban, ini masalahnya anggaran sangat besar yang menyangkut uang negara dan nantinya harus dipertanggung jawabkan ke rakyat.
Sangat tidak etis hanya karena seorang Menhan yang punya kedekatan dengan Presiden, lantas kemudian mau mengeruk anggaran seenaknya sendiri, dan belanja kebutuhan Alutsista bukan sesuai kebutuhan TNI melainkan atas selera dan kebutuhan Menhannya sendiri saja.
