JAKARTA-DPR meminta pemerintah tak asal melakukan pemangkasan anggaran, terutama kepada Komisi Yudisial (KY). Dampaknya tentu sangat serius dan mempengaruhi kinerja lembaga tersebut. “Bagaimana KY bisa melakukan pengawasan terhadap hakim-hakim di daerah, kalau tidak ada biaya perjalanannya?,” kata anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Golkar, Adies Kadir kepada wartawan seraya mempertanyakan di Jakarta, Senin (13/6/2016).
Menurutnya, pemotongan anggaran itu pasti ada konsekuensinya, terutama soal anggaran pengawasan. Maka pengawasan bisa diprediksi akan tumpul alias tak berfungsi.
“Tanpa ada biaya perjalanan, pengawasan KY terhadap hakim-hakim di daerah akan lumpuh,” tegasnya
Makanya, kata Legislator asal Jatim ini, rencana pemerintah memangkas anggaran dalam APBNP 2016 mendapat kritikan tajam. Bahkan DPR menentang keras pemangkasan tersebut. “Saya tidak setuju, karena yang di pangkas itu anggaran penting KY dalam pengawasan, yaitu anggaran perjalanan dinas,” ucapnya.
Padahal, kata Adies, anggaran pengawasan itu merupakan kunci di tubuh KY dalam melakukan pengawasan. ” Tanpa ada biaya perjalanan, pengawasan KY terhadap hakim-hakim di daerah akan lumpuh,” imbuhnya. ***
