JAKARTA-Ekonom senior Universitas Gadjah Mada (UGM) Anggito Abimanyu, meminta Presiden Joko Widodo berhenti membagi-bagikan sendiri, bantuan sosial (bansos) untuk rumah tangga miskin guna menghindari interpretasi politisasi bansos.
Hal itu disampaikan Abimanyu dalam diskusi 29 ekonom dari Forum Ekonom Indonesia (FEI) dengan topik “Menggagas Strategi Pembangunan Ekonomi Baru untuk Indonesia” di Hotel Wyndham Casablanca, Jakarta, Rabu (31/1/2024).
Ia menyarankan agar penyaluran bansos dilakukan oleh menteri terkait dengan logo Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sehingga tidak memicu interpretasi adanya politisasi bantuan untuk rakyat miskin ini.
“Lazimnya yang menyalurkan bansos adalah kuasa pengguna anggaran. Presiden sebagai pengguna anggaran telah memberikan kuasanya kepada menteri terkait sebagai pelaksana pengguna anggaran. Itu prinsip. Hindari penyaluran [bansos] oleh 1-2 orang tertentu,” kata Anggito dalam konferensi pers, Rabu (31/1/2024).
Dia mengimbau kepada pemerintah agar menghindari interpretasi politisasi bansos sehingga niat baik penyaluran bantuan untuk rumah tangga miskin ini berjalan dengan lancar.
Selain itu, dia mengimbau agar penyaluran bansos tidak dilakukan sekaligus.
Hal ini bertujuan agar tepat sasaran dan efektif.
“Perlu digarisbawahi perlunya integrasi data [masyarakat penerima bansos]. Jika tidak ada integrasi data, maka bisa terjadi inefisiensi dalam alokasi APBN.”
