Oleh: MH. Said Abdullah
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan instrumen fiskal utama yang dimiliki oleh Pemerintah dalam menjalankan program pembangunan sebuah negara.
Oleh sebab itu, sesuai dengan amanah konstitusi Undang-Undang (UU) No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan UU No. 13 Tahun 2019 Tentang MD3, penyusunan APBN harus dilakukan secara bersama-sama oleh Pemerintah dan DPR.
Sehingga nantinya APBN yang dihasilkan memiliki kekuatan hukum tetap dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang disahkan oleh DPR.
Badan Anggaran (Banggar) sebagai alat kelengkapan dewan (AKD) tetap, memiliki peran dan kontribusi yang sangat signifikan dalam melakukan pembahasan APBN setiap tahunnya.
Banggar akan menjadi mitra utama Pemerintah dalam pembahasan APBN hingga disahkan dalam sidang paripurna DPR.
Banggar punya komitmen untuk terus memperbaiki kualitas pembahasan APBN, mengingat tantangan ekonomi yang dihadapi perekonomian nasional semakin berat.
Tantangan ekonomi yang kita hadapi saat ini, datang dari eksternal maupun internal.
Kondisi ekonomi global yang terus melambat sebagai akibat perang dagang antara China dan Amerika Serikat dalam beberapa tahun terakhir, telah memberikan dampak yang besar bagi perekonomian nasional, antara lain pertumbuhan ekonomi yang melambat, neraca transaksi berjalan yang negatif (current account deficit) dan stabilitas nilai tukar.
Selain itu, secara internal perekonomian nasional menghadapi tantangan, rasio pajak (tax ratio) yang masih rendah, tingkat produktifitas dan daya saing, efektifitas dan efisiensi belanja.
Dengan melihat Kondisi ekonomi nasional tersebut, tentu akan berdampak terhadap pembahasan APBN nantinya.
Oleh sebab itu, Banggar DPR RI harus lebih fokus dan cermat dalam setiap pembahasan anggaran.
Banggar DPR RI berkomitmen untuk menjadi mitra Pemerintah yang efektif untuk menghasilkan APBN yang sehat, kredibel dan berkelanjutan.
Mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dimasa yang akan datang, sehingga bisa memberikan kesejahteraan lebih baik buat masyarakat.
Penulis adalah Ketua Banggar DPR RI 2019-2024 yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan, Bidang Perekonomian
