Batasan Ponsel Kena Pajak Masih Dikaji

Selasa 3 Jun 2014, 7 : 36 pm
blog.lazada.co.id

JAKARTA-Pemerintah masih melakukan kajian terhadap aturan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) terkait ponsel. Karena aturan ini  melibatkan lintas Kementerian. “Beleid ini bisa diterapkan dan mekanisme teknisnya masih didiskusikan dengan seluruh stakeholder. Namun masih diteliti mengenai pengenaan PPnBM bagi produk ponsel,” kata Menteri Perindustrian, M.S Hidayat di Jakarta, Selasa (3/06/2014).

Masalah penetapan PPnBM ini, kata Hidayat, diusulkan oleh dua kementerian, yakni Kementerian Perdagangan dan Kemenperin. Tujuannya, membendung impor produk ponsel illegal.  “Nantinya diusulkan kembali ke Kementerian Keuangan,” ujarnya

Sayangnya, kata Hidayat, pemerintah belum bisa memastikan kapan aturan tersebut bisa diterapkan. Masalahnya,  batasan harga ponsel yang terkena pajak ini juga menjadi perhatian Kemenperin.“Dari semua kajian itu, kami belum bisa menentukan sikap kapan kebijakan tersebut terbit,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Kemenperin, Budi Darmadi menambahkan guna membendung impor ponsel illegal, maka tindakan efektif yang perlu dilakukan adalah menerapkan kerja sama dengan setiap provider di Indonesia. “Pengguna ponsel yang terdaftar pada setiap operator akan dirinci mengenai kode imeinya. Dengan mencocokkan kode imei yang terdaftar, maka pemerintah dengan mudah melakukan pemblokiran jika memang ponsel dinyatakan illegal,” tuturnya.

Komentar

Your email address will not be published.

Don't Miss

Pertamina Geothermal Energy dan Chevron Kembangkan WKP Way Ratai

JAKARTA-PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) (IDX: PGEO) dan PT

Ekspor Teh Hitam Digenjot Ke Taiwan

JAKARTA-Komoditi teh hitam produk PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) terus