Belum Ada Capres Bicara Perlindungan Anak

Senin 19 Mei 2014, 5 : 17 pm
kemsos.go.id

JAKARTA-Para calon presiden dinilai lebih banyak berbicara masalah politik dan ekonomi ke depan. Sehingga masalah pendidikan dan perlindungan anak terkesan terbaikan. “Hingga saat ini, saya belum dengar  capres dan cawapres mengangkat masalah kekerasaan dan kejahatan seksual pada anak,” kata Wakil Ketua MPR, Melani Leimena Suharli dalam diskusi  “Ancaman Pendidikan Anak Kita” digedung MPR, Jakarta, Senin (19/5).

Oleh karena itu demi masa depan anak-anak, kata Melani lagi, maka kaum ibu diminta lebih memperhatikan pendidikan anak-anak usia dini, maka masyarakarat harus cermat memperhatikan visi dan misi para capres. “Sebab anak-anak ini akan menjadi pemilih potensial pada 2019. Jumlahnya mencaai sekitar 80%. Karena itu, harus dipersiapkan, itu harapan kita di masa sekarang,” ujarnya.

Lebih jauh kata Melani, dari semua unsur pendidikan yang diberikan pada anak, yang terpenting adalah nilai moral. “Pendidikan yang sangat penting diberikan kepada anak adalah moral, kebangsaan dan Pancasila, sesuai dengan budaya kita,” tuturnya

Menurutnya, keselamatan pendidikan anak bangsa di tingkat sekolah pendidikan anak usia dini (PAUD) sangat, oleh karena itu harus diperhatikan secara seksama. “Jadi sekolah mahal ga menjamin keselamatan pendidikan anak,” ungkapnya

Menyoal pelaku kekerasan seks terhadap anak, dirinya berharap harus dihukum seberat-beratnya. “Tak cukup dihukum pencara 15 tahun harus dikebiri,” tukas Melani.

Untuk korbannya, kata dia lagi, perlu ada pembimbing. Hal itu penting Untuk pemulihan trauma korban. “Undang- undang tentang kekerasan terhadap anak harus direvisi bersama komisi 8 dan KPAI,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Komnas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Asroru Niam Sholeh sepakat dengan Melani.  “Kita menginginkan, bagaimana para capres ini menjual gagasannya soal perlindungan pada anak, jadi penting capres mana yg mengajukan visi ini,” terangnya.

Oleh karena itu, lanjut Asroru, lembaganya akan mengusulkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar memasukkan materi soal pendidikan dan perlindungan anak-anak. “Saya minta slot ke KPU, nanti debatnya ada soal perlindungan anak ke depan. Kita minta capres bisa merealisasikan, jangan sampai  hanya sekedar wacana,” tuturnya.

Lebih lanjut Dosen UIN Syarif Hidayatullah ini, menambahkan aksi kejahatan di lembaga sekolah berarti melakukan kejahatan dengan mengkambinghitamkan sekolah. “Kekerasan ada di lingkungan pendidikan atas nama pendidikan ini merupakan ironi,” tukasnya

Asroru berpendapat, masyarakat berperan penting untuk menjaga agar tak terjadi kekerasan di lingkungan pendidikan terhadap anak. “Hasil analisis KPAI salah satu penyebab kekerasan anak,  adalah tipu daya,” pungkasnya. (ek)

Komentar

Your email address will not be published.

Don't Miss

Pertamina dan PTPN IV Kerjasama Kembangkan Biofuel

JAKARTA-PT Pertamina (Persero) dan PT Perkebunan Nusantara IV (Persero) sepakat

PPP Tolak Pelaku Cabul LGBT Hanya Dalam Penjelasan Pasal RKUHP

JAKARTA-Rapat Panja RKUHP DPR RI dengan Pemerintah pada minggu lalu