JAKARTA-Bank Indonesia (BI) dan Pemerintah berencana menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) untuk membahas permasalahan logistik dan ketahanan pangan nasional. Rakor yang turut melibatkan Pemerintah Daerah setempat ini akan diselenggarakan di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Jumat (12/2).
Pembahasan diharapkan menghasilkan komitmen dan langkah-langkah yang dapat memberi solusi bagi permasalahan daya dukung logistik yang belum memadai dan kapasitas produksi pangan yang terbatas, baik di NTT maupun tingkat nasional.
Rakor yang akan diselenggarakan di Kupang kali ini merupakan inisiasi BI yang rutin dilaksanakan per-triwulan, sejak Agustus 2014. “Rakor dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dilaksanakan untuk membahas berbagai permasalahan terkait ekonomi di daerah, yang terkait juga dengan permasalahan nasional,” ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Tirta Segara dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (9/2).
Sebelumnya, Rakor pernah dilaksanakan di Manado, Bandung, Ambon, Jakarta, Balikpapan dan Yogyakarta. Tema yang diangkat di tiap daerah berbeda-beda, mempertimbangkan kekhususan permasalahan masing-masing daerah. Beberapa tema yang pernah diangkat antara lain mengenai penguatan industri manufaktur, ekonomi berbasis maritim, serta pariwisata. Beberapa Rakor sebelumnya juga membahas mengenai pengembangan industri pangan.
Hal yang akan dibahas dalam Rakor di Kupang, antara lain mengenai dinamika permasalahan logistik dan produksi pangan daerah dan imbasnya pada upaya stabilisasi harga di daerah.
Selain itu, Rakor juga akan mencermati kendala pembenahan logistik pangan di NTT, serta langkah kebijakan yang dapat ditempuh lebih lanjut. Secara khusus, langkah kebijakan diharapkan dapat memperkuat upaya pembenahan sistem logistik pangan, memperkuat kapasitas produksi pangan serta koordinasi kebijakan pusat dan daerah dan peran aktif BI.
Dari sisi nasional jelasnya, pemerintah saat ini telah memprioritaskan pembenahan sistem logistik nasional 5 tahun ke depan yang menyasar peningkatan aktivitas perdagangan domestik. Hal ini dilakukan guna menekan rasio biaya logistik terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dari 23,6% di tahun 2015 menjadi 19,2% pada tahun 2019, melalui peningkatan efisiensi jalur distribusi bahan pokok dan strategis.
Selain itu, bagi BI , upaya untuk mempercepat pembenahan logistik pangan dan kapasitas produksi pangan dapat memberikan optimisme bagi terjaganya stabilitas harga di daerah yang pada gilirannya akan mendukung upaya pencapaian sasaran inflasi nasional. “Selanjutnya, Rakor diharapkan dapat menghasilkan poin-poin komitmen masing-masing pihak untuk mempercepat pembenahan sistem logistik dan produksi pangan, khususnya di NTT,” pungkasnya.
